DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, Ketentuan Pasal 28,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu dilakukan penyesuaian pengenaan retribusi dengan objek pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi:
1. a.pengangkutan sampah dari perumahan padat yang tidak mempunyai lahan untuk TPS ke TPA dan/atau pelayanan dari TPS/transferdepo ke TPA;
2. b.pengangkutan sampah dari TPS/transferdepo ke TPA;
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan pada:
1. a.jalan umum;
2. b.taman yang dikelola Pemerintah Daerah;
3. c.tempat ibadah; dan
4. d.kegiatan sosial.
  1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penghitungan besaran Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 4
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi.
(2)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
(3)Bupati atau pejabat dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

5.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang persampahan/kebersihan. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 3 September 2018 BUPATI SLEMAN, (cap/ttd) SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 3 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, (Cap/ttd) SUMADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 8 , 41 / 2018 ) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN I. UMUM Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat. Kebersihan lingkungan perlu dijaga antara lain dengan melakukan pengelolaan persampahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pola pengelolaan sampah yang dilaksanakan saat ini yaitu dengan menggunakan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle) yaitu segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (reuse), dan pemanfaatan kembali sampah (recycle). Sehingga nantinya sampah yang tertimbun hanya tinggal residu saja yang diangkut ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, dikembangkan pengelolaan persampahan melalui pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, yang diharapkan dengan terbentuknya Kelompok Pengelola Sampah Mandiri pengelolaan persampahan akan menjadi lebih mandiri, efektif dan efisien. Pelayanan sampah oleh Kelompok Pengelola Sampah Mandiri diharapkan berpotensi menambah potensi ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah. Untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan persampahan tersebut, maka ketentuan mengenai pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan. 7 Beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara lain memuat:

a.pembatasan cakupan pelayanan bagi pelanggan rumah tangga yaitu hanya pada perumahan padat yang tidak mempunyai lahan untuk TPS ke TPA dan/atau pelayanan dari TPS/transferdepo ke TPA, karena saat ini Pemerintah Daerah tidak lagi melayani permohonan dari rumah ke rumah;
b.penambahan pelanggan sosial, pendidikan dasar dan menengah, panti sosial, perkantoran pemerintah, dan perkantoran yang bergerak di bidang sosial serta rumah sakit, serta kelompok pengelola sampah; dan
c.penghapusan tarif bagi pedagang kaki lima. Disamping hal tersebut di atas, Tarif retribusi yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu dilakukan perubahan tarif untuk menyesuaikan dengan harga pasar. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a Pelaksanaan pengangkutan sampah hanya diperuntukkan bagi pelanggan yang telah terdaftar di perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persampahan/kebersihan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. Huruf b Cukup jelas. 8 Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan umum yang berstatus jalan Negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “sosial” adalah kegiatan masyarakat yang bersifat nirlaba dan massal misalnya kegiatan gotong royong dan/atau bakti sosial. Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 27

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 28

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 133 9 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TARIF RETRIBUSI No. Pelayanan Persampahan Tarif Retribusi Tambahan

1.pengangkutan sampah dari perumahan padat yang tidak mempunyai lahan untuk TPS ke TPA dan/atau pelayanan dari TPS/transferdepo ke TPA:

a.Pelanggan rumah tangga dari perumahan padat yang tidak mempunyai lahan untuk TPS ke TPA: 1) rumah tangga dengan jumlah penghuni 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang Rp16.000,00 per bulan 2) rumah tangga dengan jumlah penghuni 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) orang Rp28.000,00 per bulan 3) rumah tangga dengan jumlah penghuni 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) orang Rp40.000,00 per bulan 4) rumah tangga dengan jumlah penghuni lebih besar dari 12 (dua belas) orang Rp4.000,00 per orang per bulan 10
b.Pelanggan rumah tangga dari TPS/transferdepo ke TPA: 1) dump truck 2) armroll truck, dengan kapasitas container 5 m3 (lima meter kubik) sampai dengan 6 m3 (enam meter kubik) Rp38.500,00 per m3 (meter kubik) Rp1.153.000,00 per bulan per 1 (satu) kali angkut Apabila dalam 1 (satu) bulan lebih dari 1 (satu) kali angkut, maka tarif retribusi ditambah Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) per angkut
1. 2.pengangkutan sampah dari TPS/transferdepo ke TPA:
a.Pelanggan Sosial, Pendidikan dasar dan menengah, Panti sosial, perkantoran pemerintah, dan perkantoran yang bergerak di bidang sosial dengan menggunakan jenis armada: 1) dump truck 2) armroll truck, dengan kapasitas container 5 m3 (lima meter kubik) sampai dengan 6 m3 (enam meter kubik) Rp38.500,00 per m3 (meter kubik) Rp1.118.100,00 per bulan per 1 (satu) kali angkut Apabila dalam 1 (satu) bulan lebih dari 1 (satu) kali angkut, maka tarif retribusi ditambah 11 Rp180.600,00 (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) per angkut.
b.Pelanggan komersial/niaga, dan sejenisnya, dengan menggunakan jenis armada: 1) dump truck 2) armroll truck, dengan kapasitas container 5 m3 (lima meter kubik) sampai dengan 6 m 3 (enam meter kubik) 3) dump truck, dengan sampah dinaikkan ke dalam dump truck oleh penyedia jasa
c.Rumah Sakit dan sejenisnya dengan menggunakan jenis armada: 1) dump truck Rp47.200,00 per m3 (meter kubik) Rp1.201.700,00 per bulan per 1 (satu) kali angkut Rp35.100,00 per m 3 (meter kubik) Rp38.500,00 per m3 (meter kubik) Apabila dalam satu bulan lebih dari 1 (satu) kali angkut, maka tarif retribusi ditambah Rp264.200,00 (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) per angkut 12 2) armroll truck, dengan kapasitas container 5 m3 (lima meter kubik) sampai dengan 6 m3 (enam meter kubik) Rp1.201.700,00 per bulan per 1 (satu) kali angkut Apabila dalam 1 (satu) bulan lebih dari 1 (satu) kali angkut, maka tarif retribusi ditambah Rp264.200,00 (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) per angkut
d.Kelompok Pengelola Sampah, dengan menggunakan dump truck Rp32.250,00 per m3 (meter kubik)
e.Pelayanan Pengangkutan sampah insidentil/keramaian dengan menggunakan jenis armada: 1) dump truck, dengan sampah dinaikkan ke dalam dump truck oleh petugas 2) dump truck, dengan sampah tidak dinaikkan ke dalam dump truck oleh petugas 3) armada armroll truck, dengan kapasitas 5 m3 (lima meter kubik) sampai dengan 6 m3 (enam meter kubik) Rp51.600,00 per m3 (meter kubik) Rp48.500,00 per m3 (meter kubik) Rp388.850,00 per angkut
f.Pedagang pasar Rp400,00 per hari
1. 3.penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah 13 Pelayanan pemrosesan akhir sampah dengan metode sanitary landfill Rp20.000,00 per m3 (meter kubik) Keterangan:
2. 1.Pelanggan komersial/niaga adalah pelanggan yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa termasuk industri, hotel/pondokan, perkantoran komersial, restoran/rumah makan, dan rumah tangga yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, pendidikan tinggi, dan sejenisnya.
3. 2.Kelompok Pengelola Sampah adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pengolahan sampah dan mempunyai pengesahan kelembagaan minimal dari Kepala Desa setempat sebagai kelompok pengelola sampah.
4. 3.Pedagang pasar adalah orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa di pasar. BUPATI SLEMAN, (Cap/ttd) SRI PURNOMO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…