DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok No. 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Solok

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkancalon yang telah memenuhi persyaratan; I . m r r ' r r d p \ . u c , o r 3 p - l r * . . r s n p - 1 a - : h . m F n " " p l " r r " L , " r " p l " ( d n a " n ^ " n p " ) , . i hemlasilitasi pen)ediaan peralatan, pe.lengkapan dan tempat penungutan suara yang tidak disediakan oleh panitia tingkat kabupaten d€ngan menggunakandana yang be.sumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Nacarl {APB Nagad); I melaksanakan pemungutan suara; e L menetapkan hasil fekapitulasi penghitungan mengumumkan hasil pemilihan; menetapkd calon wali Nagariterpilih; ddl melakukan evaluasidan lelaporan pelaksanaan PenetapaD Pemilih j d E r ! n e g u n o k a n h 3 [ p i l i h . l a L s . e r d a I " r sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus mem€num syaral:

a.penduduk Nagan yang pada ,hai pemungutan suara pemilihan wali Nacarl sudah be.udu. 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah menikah ditetapkan sebagai
b.nyata-nyaiatidak sedag t€.Canggujnva/ ingatannya;
c.tidak sedangdicabur hak pilihnya be.dasarkan putusan pengadilan yang telah metuperoleh kekuatao hukum d berdomisjli di nasad sekurans-kurancnya 6 (enam) buian sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kariu 'fanda PenduduL atau surai keterangd

(3)Pemilih yang telah tcrdaltar dalam daatar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimanadimaksud pada ayat (2), .idak dapat mengsunakanhak memilih. P a s a l1 1 (t) Daitar pemilih dimulakhirkan dan diralidasi berdasarkan d " f " o e m . l . n' " " p p . n ' i ' h " r ' ' n r r r d r n I
(2)Pemutakhna! sebasaimana dimaLsud pada ayat (1), dilakukan karena:
1. a.memenuhi syarar usia pemillh, yang sampai denganhari dan tanggal pemlugutan suara peftilihan sadah berumur l7 (tujuh belas)tahun; l 0
2. b.belum beruau. 17 (tqjuh belas) tahun, tetap, sudah/pemah nenikah;
3. c.telah meninggalduniai
4. d.pindah domisili ke nagdi lain; alau
5. e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wali Nagari mentrusun dan menetalkan DPS berdasarkin berita aca.a fapat Panitia Pemilihanwali Nagari.

Pasal 12

(1)DPS sebagaimana dituaksud dalam Pasal 1l ayat (3), diumumkan oleh Panilia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah diaLsesdan dilmgkau masya.akat.
(2)Jdgka wal<tu pensumumd sebagaimda dimaksud pada ayat (1) selana 3 (tiga)haii.

Pasal 13

(l) Dalam janeka saktu sebasaimanadimaksud dalad Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota kelua.Ca dapat mensajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2)selain usul Frbaihan sebagainana dimaksuq laoa ayar
(1), penilih atau anggota keluarga dapat membe.ikan inlormasi yang meliputi: q . p e r i j ? r g r - r d c r . r \ d " l n - . n 9 8 € ld u n i r .
1. b.pemilih sudab tidak be.dotuisilidi nagai terseburi
2. c.pemilih yang sudah nikah di basah umur 17 tahuni d, pemilih yang sudah tedaftar tetapj sudan dak memenuhi syarat sebagaipemilih.
(3)Apabila usul perbaikar dan inlbrmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Pranitia Pemilihanwali Nacari segeramencadakm perbaikan DPS. 1 1

Pasal 14

(1)Pemilih yang belum terdaftar, secara al<tif melaporkan kepada Paniiia Pemilihan Wali Nagdi melalui Lepala
(2)Pemilih sebasaimana dimaksud pada ayat (11 didaltat sebagaipemilih tambaharl.
(3)Pencatatandata p€milih tambahan sebasaimaDadimaksud p a d c d J - r L , . d l " l " a a k a n p " l . n g l " ' b . J ( 9 " I r . ,

Pasal 15

(1)Daftar lemilih tambahd diumumkan oleh Panitia Pemilihan wali Nagari pada tempat yang st.ategis di nagan untuk diketahui oleh ftasyarakat
(2)Janska *aktu pensuftuma! daftar idmilih tambahan sebaeaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan serama 3 (tiga) hari tefhituns sejak berakhirnya janska waktu perFsunan daftar pemilib rambanan. Pemilihan Wali Nagari men€tapkm mengudumkan DPSyang sudah diperbaiki dan daitar taobahan menjadi DPI be.dasarkanberita acara rapat PemilihanWali Nagari. Pasal t7
(1)DPr sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16, diuoumkan di tempat yanc sfategis di Naga.i untuk diketahlri oleb
(2)Janska waktu pensunumat DPr sebasaimanadimaksud pada arat {1), selana 3 (tigal hdi te.hilung sejak berakhimya j anska waktu penyusutan DPL Pasal 1a Untuk keperluan pemuDgutansuara di TPS, Wali Naga.i menyusuDsalinan daltar pemilih I 2

Pasal 19

Rekapitulasijumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penFsunan kebutuhan surat suara dan alat perl€ngkapan Pasal 20 Daftd lemiiih tetap yang sudah disahkan oleh pannia lemilihan Wali Naga.i tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia petuilihan membubuhkan catatan dalad daftar pemilih tetap pada kolom keterangan a, warga negaraR€publik lndonesia; b beftaksa kepadaTuhan Yang Maha Esaj

c.oemesarg teguh dan mengamalkdn Pancasila, melaksanakan- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sei.a mempertahankan dan memeliharakeutuhan NegaraKesaauM Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggallka;
d.b€ryendidikaD paiing .endah tamat sekolah menengah pe.tma atau sederajatj
e.berusia paling.endah 25 (dua luluh Litua)tahun pada saat t bersediadicalonkanmenjadi wali Nasari;
g.metuahami dan berkonirmen untuk m€lesrarikan adar istiadat dengan falsalah Adat Basandi Sara, Sara'Basandi Kitabullah; 1 3 ) . bersedia bertempat tinggal di Nagdi yang be.sanekutan . F a a c m c . a a b 6 r d n k o r F r p " e b a e d iW i l l N . C c r i ndak sedansmenjalani hukuman pidana penja.a, tidal{ pemah dijatuhi pidana penjaa bedasarkan puiusan pengadilan yang telah tuempunyai kekuatd huhum teta! kdela melakukan tindak pidana yang didcam dengan p'dana penjara palins sinskat 5 0ima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai henjalani pidana penjara .ta. nensumunkd scam jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagaipelaku ke.jahatanberulang ulang; tidak sedang dlcabut hak lilihnya sesuai dengan lutusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetalj sehatjasnani dan rohani, serta niampu nlnjataotan rugas dengan baik tarpa bdtuan oEng lain, bebas narkoba atau penggunzfu zat adiktif lainnya yang dibuttlkan da.i hasil pemeriksaaanRumah Sakit Umum Pemerinlahj be.kelakukan baik yang dibuktikan dengan Surat KeteranganCatatan K€polisianSektor setempat; pandai hembaca Al-Qurao dibuktikan dengan surat keteEngan yang diterbitkan oleh KUA kecamatd setempatj tidak pernah menjabat sebagaiWali Nagari selama 3 (tiga) memenuhi kelengkapanpersya.atancalon wali Nagari;dan bakal calon Wali Naga.i yang berasal dari partaj politik ha.us mensundurkan diri dibuktikan densan surat pengunduran di.i da.i lartai yang bersangkutan. Patagraf 2 P€r€litia!, Penetapan dan Pengumudar CaloD P a s a l 2 2

(1)Panitia Pemilihan Wali Nagari nelakukan penelitian terhadap pe.syaratan bakal calon meliputi penditian kelengkapandan keahsahanadminisbasi pencalonan.
(2)Penelitian kel€ngkapan dd keabsahd administ.asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang beMenang yang dilengkali dengan surat keterangandari yang ben€nang.
(3)Panitia Penilihan wali Naga.i mengudumkm hasil penelitian sebagaimanadimaksud lada ayat {l) kepada masyaEkar untuk memperolehmasukan. (:1)Masukan masyarakat sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan wali Pasal 23
(1)Dalam hal bakal calon wali Nagariydg mem€nuhi Pe.sya.atan sebasainana dimaksudirdalam Pasal 2tberjumlah lalins sedikit 2 (dua) orans dan palins banyak 5 (ljma) orang, Panitia Pedilihan wali Nasarimenetapkan b d k a l . a l o nW - l i l \ a g a nn p . . a d , . " L o n w a l N € C €i .
(2)Calon wali Naga.i yang ditetapkd sebasaimanadimaksud pada ayat (1) diumunkan kepadamasyaral{at P a s a l 2 4
(1)Dalam hal bakal calon yms memenuhi lersyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2rkurang dari 2 (dua) o - 4 n g . P - n i ' . d P ' T . n a n ! r a , r \ € B € i ' " r p r r p d n j 4 g ivaktu pendaftaranselaoa 20 (dua puluh) har {2) Dalan hal balal calon yans memenuhi persyaratan tetap kurans dari 2 (dua) o.ans setelah peryanjosan waktu pendaftaran sebagaimanadimal<sudpada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pedilihan Wali Naga.i gelombang
(3)Apabila dalm tenssans waktu sebasaimana dimaksud pada ayat (l) masa jabatan wali Nagai b€.akhir, Bupati mengangkatpenjabat Wali Nagari dari PegawaiNeg€.i Sipil di iingkungan Peme.intahKabuparenydg memahami adat basandrsara' sa.a' basandi kitabullah. l 5 Pasal 25 Dalam hal bakal calon yang demenuhi persyaratan sebagaimana dimaLsud dalam Pasal 2i lebih ddi 5 (lima)ofang,Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan seleksi tambahan dengan henggunakd kriteria pengalamanbeke.ja dL lembaga pemerintahan, tingkai pendidikan, pengetahuan adat, usia dd persya.atan lanr yang selanjutnya djieralkan oleh Panitia PemilihanWali Nagai.

Pasal 26

(1)Penetapan caion wali Nasai disertai dencan penerruan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia PemilihanWaliNaga.r.
(2)Undid nomor urur calon sebagaimaraildimaksud pada ayal (lJ, dihadni oleh para calon.
(3)Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daJtar calon dd dituangkan dalam berita acara penetapancalon Wali Naga.i. (.+)Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan melalui media nasa dan/atau lapan pengumuman tenrang nama caton yang ielah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hai sejak tanggaldiietapkan. (s) Pengumudan s€basaimanadinaksud pada ayar (4) be.sifat nnal dan nengikal Paragr.f 3 Kampary€ Pasal 27 (l)calon wali Nasari dalat melakukan kamlanjre sesual d - r C r a L o d i . , r , o ' o o ) r 1 d . ) . - \ - l N c g . f l .
(2)Peiaksanaankampanye sebagaimda dimaksud pada ayat
(1)dimulai setelah pensumuman sebasaimma dimaksud dalam Pasal 26 ayat (al dan berakhir seb€lum dimulainya 16
(3)Kampanye sebagaimanadimaksud pada ayar {1) dilakukd dengan pinsip juju., te.buka, dialogis serta bertanggung Pasal 28 (l) Kampanyesebacaimatradimaksud dalan Pasal 27 ayai (1) metuuat visi dan misibiia te.pilih sebagaiWali Naga.i (2JVisi sebagaimana dimal{sud pada ayat (11 merupakan keinginan yang insin dnvujudkar dalaft jadgka waktu masajabalan wali Nasa.i.
(3)Misi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) be.is' pfosram yang akddilaksanakan dalam rdgka memjudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimanadimaksud dapat diLaksanakanmelaluii dalan Pasal 27 ayat (1)

d.penyebard bahan Kampanye kepada umum;
e.pemasan8an alat peraga di iempat I<amPanye dan di tempat iain yang ditentukan oleh panitia pemilihanj dan
f.kegiatan Lain ydg tidak melangga. pe.atufan perundang- P a s a l 3 0 (l) PelaksanaKampanyedilaranc:
a.mempersoalkandasar nega.a Pancasila,Pembukaan Undang-Undang Dasar Negda Republik Indonesia Tahun 19.15, dan beniuk Negara Kesatuan R€publik
b.melakukan keejatan yang membahayakan keutuha. Negara(esatuan Republik Indonesia;
c.menghina seseorangjagamaj suku, ms, golonganjcalon dan/atau Calonyang lain; d, oenghasut dan dengadu domba perseorangan tatau L7 e menggangguketertiban umum; i mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penssunaan kekerasan kepada seseorang,sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon J,anclain;
g.merusak dln/atau men€hilangkan alat peraga KampanyeCaloni
h.menggunakan lasilitas penerintah, temlat ibadah, dan tempat pendidikanl
i.membaivaatau menegunakangambar dan/atau ahibut Calon lain selain dari Canbar dd/atau at.ibut Calon ydg b€.sangkutan;dan
j.nenjmjikan atau memberikanuans atau mat€.i lainnya kepada p€sertaKaopanye.

(2)Pelaksana Kampanle dalam kegiatan Kampanye dilara.C mengikurscfrakan:
1. a.P€sa{'aiNeserisilil dan'rNI/PoLRIj
2. c.PefangkatNagdii dan
3. d.anegotaBMN.

Pasal 31

(1)PeiaksanaKampanyeyang melanggariardgan Kampanye sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai
1. a.peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye n r l " 8 8 " - l . r " n 8 . n w " l " J p u n b " l ' a _ - r d
2. b.penghentian kegiatan Kampanye di tempat te.jadinya lelanggaran aiau di suatu \rilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayan lain
(2)Pembeian sdksi sebasaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari ringkat Kabuparen. l 8 Pasal 32 (l) Masa tenang selana 3 (tisa)hari sebelumhari dan raogcat pemungu@nsuara.
(2)Selama hari renang tidak diperkenankan lagi melaksanakanbentuk bentuk kampanye.
(3)Panitia pengawas menginst.uksikan kepada pa.a calon wali Nagari untuk menurunkm atribur kampanye sebelumdituulainya masa tenang. {4)Apabila instruksi seba8aimanadimaksud pada ayat (3) ti.lak dilaksanakan maka panitia pengawas betuenang menurunkan secarapaksa at.ibut kampanye,
(5)Hari dan tanggal lemungutan sua.a sebagaimaDa d i . k s r d p d a a d , - r , I d - " D k ; n o l e h B J p d .
(2)Pemberiansua.a untuk pemilihan sebagaimanadimaksud lada ayat (lJ dilakukan densan mencoblossalan sau caron dalam surat suara.
(3)Pelaksanaanpenungutan suara didulai pukul 08 OOWIB dan berakhir pukul 14.00wlB.

Pasal 34

Pensadaanbahan, junlah, bentuk, ukuran, dan warna surat sua.a, kotak suara, Lelengkapan peralatan lain serra pendist.ibusiannya diatu. lebih lanjur dengan Pe.aturan Bupati. re Pasal 35

(1)Jumlah pemilih di 'fPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
(2)TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di temla! yang mudah dijangkau, te.masuk oleh lenyandang cacat, serta menjanin setiap lemilih dapat memb€rikan suaranya s€ca.a langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil.
(3)Jumlah, lokasi, benruk, dan tata letak TPs ditetapkd oleh PaDitiaPemilihanWali Nagari. [a)Jumlah TPS sesuaidenganjumlah TPs pemilu te.akhi. (s)Calon wali Nasari dapat nenunjuk saksi densan surat
(6)surai nddat saksi calon sebasaimanaidimaksud pada ayat (5)diserahkan sebeluh tahapan penilihan dimulai. P a s a l 3 6 ( 1 ) P e m i l i h . r n " n ' t u . r n c d . k . ? - r q L ) , I | _ i p . y r ' halangan fisik lain pada saat membe.ikd sua.anya di TPS dapat dibantu oleh Panitia P€milihan Wali Nagari dapat mengunjungl ruman yang menghadirkansaksi. b e r i a n g k u t r n
(2)Anggotapanitia atau o.ang lain yang membarlu pemilih sebasaimanadjmaksudpada ayal (t), wajib meranas,akao pilihan p€milih yang beFangkutan Pasal 37 (l) Sebe['m melaksanakan pemunsltan suara, melakukan kegiatan: KPPS
1. a.membuka korak sua.a;
2. b.mengeluarkanseluruh isikorak suarai c a n s i d c n . i n k a \ iF n i . d o k L l e n d " p e - , c , d r : d a l
3. d.nenshituDs junlah setiapjenis dokumen dan peralatan ( 2 ) K _ s d d . _ b r B " i r . r d T d I s . d ! " d " " ) r ( l l d € p 8 drhadlrLoleh saksr darr calon, unsur BMN, penga{as dan warga masyarakat. 2 0
(3)Keciatan sebaeajdana diftaksud lada ayat (1), dibuatkd berita acara yang ditandatangani oleh KPPS serta ditandatanganioleh saksi dari calon. P a s a l 3 8
(1)setelahmeLakukankesiatansebasatmanadimaksuddalam P " a l , a t a ' t l . , K P P S m F m b - r l s n p e n . F l s J d n - . g F n 8 . tata cara pemungutan suafa diatur lebih lanjut oleh PeraturanBupati.
(2)Dalam lemberian sua.a sebagaimanadimaksud pada ayat
(1), lemilih dibe.i Lesempatanmembe.ikan suamnya oleh KPPSberdasarkanu.utan kehadiran peftillh. 13)Apabila menerina sumr suara yang re.nyata .usak, peftilih dapar meminra surat suara pengganti'ikepada KPPS, kemudian KPPSmemberikan surat suara pengganti hanya
(4)Alabila terdapat kekeliruan ddd cda memb€nkd sua.aj pemilih dapat meminta su.at suara p€ngganti Lepad4 I(PPS, panitia menrbe.ikan surat suara penggarlti hanya satlr kaii denean terlebih dahulu mengembalikan surat suara yang kelirlr tersebut.

Pasal 39

Suara untuL pemilihan Wali Naga.i dinyatakan sah apabila:

a.surat suda ditddatangani oleh ketua KPPS;dan
b.tanda coblos hanya terdapat pada ](satu) kotak segi empat yang memuat satu calonj atau
c.tanda coblos tefdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomo., foto dan nada calon yang telah
d.tarlda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomo.i foto, dan nma
e.tmda coblos terdapat pada salah satu ga.is kotak segi empat yang memuat nomo., tbto, dan nama calon. 2 l P a s a l 4 0 (11 Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. {2) Sebelum penshitunsan suda dimulai sebagalmda dimal{sud pada ayat (11,KPPS menghitung:
a.jumlab pemilih yanc memberikan suara berdasa.kan salinan daliar pemilih tetap untuk'lPSi
b..jumlah pemilih dariTPs lainl
c.jumlah pemilih ya.g tidak hadjrj
d.jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan
e.jumlah surat suara yang dikembalikan oleh petuilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3)Penshttulsan suara sebasaimda dimal{sud pada ayat (21, dildl<ukd dd diselesaikandi TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikanoleh ' sakdi J' calon, unsur BMN,pengawas,dan warga masyarakat.
(4)saksi calon dalam penghitungan suara sebasaimana dimaksud pada ayat (31,harus membaiva surar mandat dari calon yang beBangkutan dan menyerahkannya kepada Keiua KPPS. (s) XPPS menbuat berita acara hasil penshitunsan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan anscota se a dapar ditandatanganioleh saksi calon.
(6)KPPS membe.ikan sallnan Eerita Acara hasil penshitunsan suara sebagaihana dimaksud pada ayat (5) kepada masing masins saksi calon yans hadir sebanyak I (satuj eksemplar dan menempelkan r (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungansuara di tempat umum.
(7)Berita acda bese.ta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan djmasukka. ke dalam kotak , u . r r v a n Cp . d . b a B . . n l L a r d r . e r D el a b r l " u ' _ 8 r .
(8)KPPS menyerahkan berita acara 1 (satu) rangkaP hasil penghitungd suarai surat suaral dd alat kelengkaPd addinisbasi pemunsutan dan penghitungansuara kepada Pditia Penilihan wali Nagdi secera setelah selesai penghitungan suara yang diLengkapid€ngan berita Acda 22
(9)Panitia pehilihan wali Nasari melakukan rekapitulasi Perhitungan perolehan sua.a masing masing TPS yang dihadii oleh saksi saksi yang memiliki mddat dari calon Wali Naga.i dan diserahkan paling lahbat sebelum penghitungan.ekapitulasi sua.a. (lo)Panitia Pemilihan Wali Nagari menyerankan Rekapitulasi hasil penghilungansuda kepadaBMN.

Pasal 41

(t) Calon Wali Nagari yang memperolehsuah terbanyak dari lumlah suara sah ditctapkan sebagai calon Wali Naga.i te.pilih oleh panitia pemilihm WaLiNagari.

(2)Dalam hal jumlah calon wali Nagarjterpilih yang memperolehsua.a terbanyakyang sana lgbib dari I (saru) caloni calon te.pilih ditetapkan be.dasa.kan suara terbanyak padaTPS denganjumlah !enilih terbanyak. P a s a l 4 2 Perlengkapd pemungutan suara dan pcnghitungan suara di TPS, disimlan di kantor Wali Nagari atau ditempat lain yang terjamin keamanannya Eagian Kellma , Peretapar Pasal 43 (l)Panitia Petuilihanwali Nagari menyampaikanlapo.d hasil pemllihm Wali Nagarj kepadaBMN.
(2)BMN berdasarkan lapo.an hasil pemilihd wali NagarisebagaidanadimaLsud lada ayat (l) menyampaikan calon Wali Na8arile.pilih berdasarkan sua.a terbanyak kepada Bulati melalui Caoat dengan tehbusan kepada
(3)Bupati menetapkan pengesahan dan lengangkatan Wali Nagari dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak taiggal ditenmanya lenyampaian rhasil pemilihan dari Paniiia Penilihan wali Nagari. 2 l (a) Dalam hal te.jadi pe.selisibanhasil pemilihan Wali Nagari, Eupali wajib menyelesaikan pe.selisihan daiam janska waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3). Ba€ia! K€en.m Pelantikan Pasal 44
(1)Pelantikan lvali Nagari terpilih dilaksanakan set€i.n beral{hirnyamasajabatan Wali Nagari sebelumnya.
(2)wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik cleDgan mengucapkan sudpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3)Pejabat lain yans ditunjuk untuk melal,tik wali Nagari sebagaimanadimalsud pada ayat (2) adalah Camat. (al sunpah/janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah s€bagai berikut: 'Demi Axan/Tlhan, saya bersumlah/berjanji bahwa saya akan hemenuhi keivajibansaya sela]1!walj Nagari dengat sebaik-baiknya,sejujur juju.nya dan seadil'adilnyajbahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Nesara dm bahwa saya akm men€gakkan kehidupo demokrasj dan Undang-Unda4gDasar Negda Republik Iodonesia Tahun 1945 se.ta melaksdakao segala peraturan perundang undangan dengan s€lurus lurusnya yang berlaku bagi Nagari,Daerah dan NegaraKesatuanRepublik Indonesia".
(5)Peldtikan dan pengucalan sumpah/jdjj wali Nasdi diLaksdatd selambat-Lambatnya30 (tisa puluh) hdi kerja terhitung sejak dit€.bitkannya Keputusan Bupati.
(6)Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Wali Naga.i yang akan dilanlik mengenakan pakaian Dinas UpacaraEesar.
(7)setelah pengucalan sumpah/janjt dan petantikan dilanjuti dengan se.ah terima jabatan antara waii Nagan yang lama/Penlabat watj Nagari dengd wah Nagari ryang 2 1
(8)wali Nasa.i sebagaimda dituaksud lada ayat (1) memesangjabatan selama 6 (enam)tanun terhiruns sejak tdggal pelantikan. (g)wali Nasdi sebagalmanadidaksud pada ayar (7) dapat menjabat palins banyak 3 (tica) kali masa jabatan secara berturut-turut aiau ridal{ seca.aberturut-turut.
(1)Wali Naga.i yans akan mencalonkd di.i kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagaicalon sampai dengan selesainya o r l " k . " n . a n p - . - r p r ' 4 l o r e r p . l . n
(2)Selama nasa clrti sebasaimanadimaksud pada ayat (r), Wali Nagari dilaEng menggunakan fasilitas leme.intah Nagdi utuk kepentingansebagaicalon wali Nagari.
(3)Dalam hal wali Nagdi cuti sebasaimanadihaksud pada ayat (i), Sekretaris Nasdi melaksanakan rugas dd keivajiban \tali Nagari yang ditetapkan dengd Kepurusd
(4)Ddlam hal Wali Nagari dan Sek.etads Nagari mencalonkan diri sebagaiWali Nagari, tugas dd kewajiba! Wali Nagari dilaksdakan oleh aparatur kecamatan yang ditetalkan dcngan keputusd Bupati. (lJ Perangkat Nasari yane Wali Nagdi diberi cuti te.daftar sebagai bakal selesaLnyapelaksanaan 2 5 f7-T-* ] rv mencalonkan diri dalam pemilihan terhitung sejak yds bersangkartan caLon Wali Nagarisamlai dengan Penetapancalon terpilih.
(2)TusasperanekatNagdi sebasaiaanadimaksudpada ayat (t) dirangkap oleh pe.angkat Naga.i lainnya yang ditetapkd dengankeputusanWaliNa8di Pasal.+7 Bakal calon Wali Nagari yang berasaldari anggotaBMN ha.us m€ngundurkan diri dai keanggotaanBMN.
(1)Pesawai Neceri sipil yang mencalonkan dirj dalam pemiiihan Wali Nagariharus mendapatkan izin iertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pesas'ai Neseri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi wali Nasari, yang bersangkutan dibebasko sementara dari jabatannya selama menjadi wali Nasdi t@!a kehilancan hak sebagai PegawaiNegei Sipil.
(3)Pegatai Negeri Sipii yang terpitih dan diangkat menjadi wall Nagaiisebagaimanadimaksud pada ayat (2) b€rhak mendapatkan tudangan Wali Nagari dan lenghasilan Bagia! Ketiga C.ro! Ulati Nagari dari TNI/POLRI Pasal 49 Calon Walj Naga.i dari TNI/POLRI sydat dan ketentuannya mengacu pada ketentuan pe.aturan perundang undangan Yangberlaku. 2 6
(2)Panitia PengawasPemilihanterdiri dari:
1. a.Camat sebagaiPengaEh;
2. b.SekretarisKecamatansebagaiKetuaj
3. c.(epala Seksi Pemerintahan Kecdatan sebagar
4. d.KepalaSeksiTrantib (ecamatan sebagaiAnggota;
5. e.AnEsotaKo.amil sebacaiAnggolai t, AnggotaPolseksebagaiAnggota;
6. g.Kelala UPT Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahragadi Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai
7. h.KepalaKUA KecamalansebagaiAnggota;
8. i.1 (satu) orang angcora BMN da.i Nasa.i yans melaksanakan pemilihan Wali Nagari sebagai
9. j.I (satuj oraDB da.i unsur (AN dad Nasari yans melaksmakan pemilihan Wali Nagari sebagaianggota.
(3)Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan
1. a.mengawasi semua tahapan lenyeienggaraanpemilihan b, menenma lapo.an pelanggarantahapan pemilihan Wali
2. c.menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelensgaraanpenilihd wali Na8an
(4)PaDitiaPenga{'asPeniiihan berkewajiban: a memle.lakukan Calon Wali Nagari secara adil dan
1. b.melakukan pensawasanpelaksanaan pemilihan s:cara 2 7
2. c.m€nyamlaikan laopran kepada Camat atas pelaksanaan tugas Padaakhir masa tugas. (s)Panjtia Pengawas Pemilihan beNendg untuk membatalkan hasil seleksi adminisbasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan wali Nagari apabila dalam pelaksanamnya terbukti be.tentangan dengd t e . F r , , d p F r . r L a r p f n d 2 g - . . d " n g . n . Pasal Sl Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pembentukan Panitia Pemilihan wali Nagari dan tugasnya berakhir 30 (tjga puluh) hdi seteiahpensucapansumpah/janjiWali Nasari.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…