DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok No. 02 Tahun 2017

Nomor: 02
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Lingkup pengaturan Ketahanan Pangan dan Gizi meliputi: a. perencanaan Pangan; b. ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan; c. keterjangkauan Pangan; d. konsumsi Pangan dan Gizi; e. keamanan Pangan; f. pengembangan Sumber Daya Manusia; g. peran serta masyarakat; h. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan; i. pembiayaan; dan j. sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan pokok oleh pelaku usaha Pangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diahrr dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal waktu tertentu. Jumlah maksimal pangan pokok y"3.Sgdapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Larangan menimbun atau menyimpan pangan pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksr"rd pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan parlgan pokok.

Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan satrksi administratif. Sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.peringatan secara tertulis;
b.larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
c.perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
d.pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
e.penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
f.pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dirraksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.

(3)
(4)Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, tzirt usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga ha.rga pasar stabil dan melindungi petani, peternak dan pembudi daya ikl:, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadlp earrgattpokok.

Pasal 22

Pengendalian harga Pangan tertentr't yang bersifat pokok ditingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga Pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan. Pengendalfan harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a.pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
b.pengaturan kelancaran distribusi Pangan;
c.melakukan pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) dan jika terjadi gejolak harga Pemerintah Daerah bersama instansi vertikal melakukan operasi pasar;
d.melakukan penguatan kelembagaan distribusi Pangan masyarakat;
e.pemantauan jaringan informasi distribusi dan harga Pangan dari tingkat produsen, pelaku distribrusi dan tingkat konsumen rumah tangga;
f.menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen; _to ( 1 )

(2)melakukan pemantauan dan analisa harga Pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan; menginformasikan perkembangan harga Pangan kepacla masyarakat secara berkala baik melalui media cetak maupun media elektronik; dan dalam mengendalikan stabilitas harga Pangan' pemerintah Daerah agar memaksimalkan fungsi Tim PengenclaliInflasi Daerah (TPID)'

Pasal 23

pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya kepadh masyeiiakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gtzi' Banturan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi lokal' K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i b a n t u a n p a n g a n pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

BAB V

KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 24

pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

a.penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan perkapitapertahunsesuaidenganangkakecukupangtzi
b.penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang' antan, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan' dan budaYa masyarakat; dan
c.pengembangan pengetahuan dan kerpampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam' bergtzi seimbang, bermutu, dan aman' r t . ( 1 )

Pasal 25

(1)Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Kemandirian Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
1. a.memenuhi pola konSumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
2. b.mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (21 Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
4. a.meningkatkan keanekaragdman Parigan;
5. b.mengembangkan teknologi pengolahan dan produk Pangan;
6. c.meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi a.neka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergtzi, seimbang dan aman;
7. d.meningkatkan penelitian, Pengembangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
8. e.meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu Pangan; dan
9. f.pengembanga-nindustri Pangan yang berbasis Pangan lokal;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman Pangan diatur denganmempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gtzi (SKPG).
(2)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat.
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atam penurunan status gizi masyarakat;
2. b.penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
3. c.pemenuhan kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gtzi lainnya; dan
4. d.peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal' Pemerintah Daerah menyu$tn Rdntana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG)setiap 5 (lima) tahun' Umum Pasal 27 Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap arnan, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan clengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan bend.alain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

BAB VI

KEAMANAN PANG.A.N

Pasal 28

Pemerintah Daerah menerapkan standar Keamanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan pelundang- undangan. Persyaratan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakuP: t9

(4)( 1 )
(2)( 1 ) (2\
1. a.standar proses produksi, penyimpanan' pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana; standar penggunaan kemasan; standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium; standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
2. e.standar bahan tanrbahan Pangan;
(3)Pemerintah Daerah menjamin Keamanan Pangan melalui pengawasan, pengendalian, sertifikasi, dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 29

penyelenggaraan Keamanan Pangln clilalritan melalui :

a.sanitasi Pangan;
b.pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
c.pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik;
d.label dan iklan Pangan;
e.jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan; dan
f.jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan'

Pasal 30

(i) sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi. Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, Pengangkutan, danf atau peredaran Pangan. Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar Keamanan Pangan'

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…