DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok No. 05 Tahun 2017

Nomor: 05
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pemberdayaan Nelayan kecil; b. pemberdayaan usaha kecil Pembudidayaan Ikan; c. pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan d. perizinan di bidang Pembudidayaan Ikan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perairan dan lahan pembudidayaan ikan mengandung potensi sumber dayS*"yang tinggi, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa pengelolaan perikanan perlu dimanfaatkan berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasaran ikan dan/atau pihak terkait dengan perikanern dalam rangka terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkr.ingannya;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan perikanan di daerah dan melaksanakan ker,venanganpemerintah daerah periu adanya pengaturan mengenai perikanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perikanan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945;
2.Undang-undang Nomor 12 Tahun i956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dallm Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tamba$rgn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO2 tentang Usaha.Perikanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a23O); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO4 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44a7); Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyulu$n Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 O l 4 N o m o r l 7 4 l ; 4 . 5 . 6 . 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2OI5 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan-lkan kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 166l; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang usaha pembudidayaan ikan; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2072 tentang Pengelolaan dan perlindungan Sumber daya Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2OI2 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2OI2 Nomor 70); D engan Persetujuan, Bersag,?,, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PERIKANAN.

BAB I

, KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam P"ru.ttru"r,Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok.
2.Bupati adalah Bupati Solok.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di Kabupaten Solok.
5.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, prodtl.ksi, pengolahan sampai dengan pemasararl, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 8 . 9 . 1 0 . 6 . Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultansi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berad" 0t,111"m lingkungan t ' * ' perairan.

g.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
1. 10.Neiayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkaPan ikan. 1 i. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan masyarakat setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
2. 12.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross lon (GT).
3. 13.Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidaYaan ikan.
4. 14.Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan danlatau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk me#ruat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan I atau mengawetkannya. 7 . 8 .
5. 15.Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung-jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
6. 16.Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.
7. 17.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasUli''kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
8. 18.Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adaiah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap Usaha Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalarn izin tersebut.
9. 19.Kemitraan adalah kerja sarna dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekr.ratan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
10. 20.Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oieh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

PengelolaanPerikanan berasaskan :

a.tanggungjawab;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.pemerataan;
e.kelestarian fungsi;
f.keberlanjutan;
g.efisiensi;
h.pemberdayaan;
i.peran serta; dan
j.kemitraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan taraf hidup Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah Ikan, dan Pemasar Hasil ldriku,nu..rf t'
b.mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
c.meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber gizi dari ikan;
d.meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Ikan, lahan Pembudidayaan Ikan, dan lingkungan Sumber Daya Ikan secara optimal;
e.melindungi lahan Pembudidayaan Ikan;
f.mendorong perluasan dan kesernpatan kerja dan berusaha;
g.meningkatkan penerimaan Daerah;
h.meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
i.menjaga dan meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan ikan;
j.merehabilitasi Sumber Daya Ikan dan lingkungannya yang sudah merosot dan/atau rusak;
k.mengembangkan Sumber Daya Ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas daerah; dan
l.memperkuat peran serta M asyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya Lgu, tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemberdayaan Nelayan kecii;
b.pemberdayaan usaha kecil Pembudidayaan Ikan;
c.pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
d.pertzinan di bidang Pembudidayaan Ikan.

BAB II

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

Pasal 5

(1)Pemberdayaan Nelayan Kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka: ? ; -,.r:,:
1. a.meningkatkan taraf hidup Nelayan Kecil;
2. b.memberikan kemudahan dalam menjaiankan Usaha Perikanan untuk mewujudkan kemandirian; dan
3. c.menjaga kelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umu.m Daratan.
(2)Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembiayaan dan permodalan;
2. b.pelatihan dan penyuluhan di bidang Perikanan;
3. c.penumbuh ketnbangan kelompok Nelayan Kecil;
4. d.pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecii; dan
5. e.kemitraan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil.
(2)Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.pemberian bantuan sarana dan prasarana Penangkapan dan setelah Penangkapan Ikan;
2. b.fasilitasi penyediaan modal usaha dan biaya operasidnal; dan
(3)( 1 )
(2)
(3)( 1 )
(2)
1. c.fasilitasi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha. Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2|, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan kepada Nelayan Kecil. Pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)antara lain:
1. a.kewirausahaan di bidang Perikana" O"*rt.),:layan Kecil;
2. b.penggunaan alat tangkap Perikanan;
3. c.pengoiahan hasil Perikanan; dan
4. d.pemasaran hasil Perikanan. Pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, memperhatikan Kearifan Lokai dan dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mernfasilitasi penumbuhkembangan keiompok Nelayan Kecil melalui:

a.pendirian Kelompok Nelayan Kecil;
b.pendirian KUB; dan
c.pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan. Fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan Kearifan Lokal.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penumbuhkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengatur pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Perikanan di Daerah.
(2)Pengaturan pelaksanaan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan lkan;
2. b.jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
3. c.daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
4. d.persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan Ikan; dan
5. e.jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budidaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Bupati. Pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nei€iyan Kecil selain berpedoman pada pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil. Kemitraan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat dilakukan dengan:
1. a.pengolah atau pemasar ikan;
2. b.koperasi Perikanan;
3. c.pelaku Usaha Perikanan atau non-Perikanan;
4. d.lembaga perbankan atau iembaga pembiayaan;
5. e.badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
6. f.swasta. I Ikan dilakukan
(3)
(4)( 1 )
(2)( 1 )
1. a.kemandirian Pembudidaya Ikan untuk meningkatkan kesejahteraarr, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
2. b.meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia PembudidaYa Ikan; dan
3. c.meningkatkan dan mengembangkan usaha Pembudidayaan Ikan.
(2)pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pembudidaya-lkan kecil dengan kriteria:
1. a.melakukan Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
2. b.melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
  1. 1.pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha;-g$au
  2. 2.pembesaran, tidak lebih dart 2 ha'
(3)Pemberdayaan usaha kecil Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembiayaan dan Permodalan;
2. b.pelatihan dan penyuluhan di bidang perikanan;
3. c.penumbuh kembangan Pokdakan;
4. d.pelaksanaan Pembudidayaan Ikan; dan
5. e.Kemitraan. '

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…