DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok No. 06 Tahun 2017

Nomor: 06
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Solok

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Solok Nan Indah

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainlana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Solok Nan Indah: b . C . Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3BB7); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 139, Tambahan.Nggara Republik Indonesia Nomor a2521; ' . '' Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO4tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok; 2 . 3 . 4 . 5 . 5 . F7 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaBQ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta}:un 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaBQ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOI,OK " ^.J::: dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN DAERAI{ TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARANPUBLIK LOKAL RADIO SOLOK NAN INDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perdturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Solok. I
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. 9 . 1 0 . ---T--t_l 5 . 6 . 7 . B . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran danf atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, melalui udara, kabel danlatau media lainnya untuk dapat diterim4 Secs"rQ:,1serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan layanan yang dapat Cimanfaatkan'oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Radio berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Daerah, bersifat independen, netrai, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Solok Nan Indah Kabupaten So1ok,yang selanjutnya disebut LPPL Solok Nan Indah adalah sebuah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta rnasyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat. 1 3 . Dewan Pengawas adalah organisasi lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan LPPL Radio Solok Nan Indah yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagai wujud peran serta:masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidan"g penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2tentang Penyraran. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi Lembaga Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan SDM adalah adalah individu yang bekerja sebagai penggerak LPPL Radio Solok Nan Indah dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan uptuk masyarakat di wiiayah KabupatenlKota sesuai wilayah siaran. t 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 .

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Solok Nan Indah, merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)LPPL Radio Solok Nan Indah merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang menyelenggarakan siaran iokal bersifat independen, netral dan tidak komersiai dalam memberikan layanan penyiaran untuk kepentin gan ma-syjq{akat.
(2)LPPL Radio Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
(3)LPPL Radio Solok Nan Indah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)LPPL Radio Solok Nan Indah berkedudukan di Gelanggang Olahraga Batu Batupang Koto Baru.

Pasal 4

LPPL Radio Soiok Nan Indah mempunyai tugas:

a.memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran, teknik, administrasi dan pemasaran di bidang radio;
b.menyebarluaskan informasi pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan, lalu lintas, kebencanaan, kepariwisataan, kontrol dan perekat sosial; dan
c.melestarikan budaya bangsa dan kearifan budaya lokal dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pasal 5

| Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Solok Nan indah mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
b.pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
c.pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Solok Nan Indah, meiiputi:
1. 1.segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum;
2. 2.kepegawaian;
3. 3.keuangan; dan
4. 4.perlengkapan.
d.penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran, serta sarana, prasarana dar,rtekniF.4adio.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi LPPL Radio Solok Nan Indah, terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas;dan
3. c.Dewan Direksi.
(2)Ketentuan merrgenai bagan susunan organisasi LPPL Radio Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2)Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati. Pasal B
(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. (21 Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat sebagai'I(ehra merangkap anggota berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan Pengawas.
(3)Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administrasi berada dibawah Direktur.

Pasal 9

(1)Calon anggota Dewan Pengawas diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.
(2)Jumlah calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan.

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

a.warga negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.sehat jasmani dan rohani; I
e.berwibawa, jujur, adil dan berkeiakuan tidak tercela;
f.berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
g.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
h.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan danf atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
i.tidak terikat langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa lainnya;
j.bagi yang berstatus pegawai negeri sipil, harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
k.tidak memiliki jabatan rangkap; dan
1. 1.bukan anggota legislatif/yudikatif dan non partisan. P a s a l 1 1 ' o ' r Dewan Pengawas mempunyai tugas :
a.mengawasi dan menyetujui penyusunan kebijakan umum dan rencana induk;
b.mengawasi penyelenggaraanLPPL Radio Solok Nan Indah;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direksi;
d.mengangkat dan memberhentikan Direksi;
e.menampung aspirasi, masukan, saran, pendapat, kritik dan keluhan masyarakat; dan
f.melaporkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1)Anggota Dewan Pengawas berhenti dari jabatannya, apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; dan/atau
3. c.diberhentikan. (21 Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila , o
4. a.berakhir masa jabatanya;
5. b.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
6. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Solok Nan Indah;
(3)
1. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O;dan
2. e.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan setelah anggota Dewan Pengawas diberi kesempatan melakukan pembelaan diri. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e didahului dengan keputusan pemberhentian sementara sejak status hukumnya menjadi tersangka dan dilakukan penahanan kethudian apabila akhirnya ditetapkan tidak bersalah oleh pengadilan, dipulihkan nama baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) buian terhitung sejak anggota Dewan Pengawas diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian. Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya pembelaan diri, memberikan keputusan mengenai menerima atau menolak pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas tetap melanjutkan tugasnya. Apabila Bupati menerima pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka anggota Dewan Pengawas tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Apabila Bupati menolak pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka anggota Dewan e.rrgo!*"s diberhentikan dari iabatannya.
(4)(s)
(6)
(7)
(8)(e) (lo)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan dikeluarkannya keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…