DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 287

Lembaga terkait

Ringkasan

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a. PBB-P2 b. BPHTB c. PBJUT: makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; pasa parkir; dan jasa kesenian dan hiburan, d. Pajak Reklame; e. PAT f. Pajak MBLB g. Pajak Sarang Burung Walet;. h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam _Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara..Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 5. ‘Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan. Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 6. 1 ‘e) Menetapkan 10. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628}; Peraturan Pemerintah Norior 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; : 7. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB II

PAJAK _ Bagian Kesatu

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :

a.PBB-P2;
b.Pajak Reklame;
c.PAT;
d.Opsen PKB; dan
e.Opsen BBNKB. . Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungen sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
a.BPHTB;
b.PBUT atas:
1. 1.makanan dan/atau minuman;
2. 2.tenaga listrik;
3. 3.jasa perhotelan;
4. 4.pasa parkir; dan
5. 5.jasa kesenian dan hiburan.
c.Pajak MBLB;
d.Pajak Sarang Burung Walet; Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak © sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.surat ketetapan Pajak Daerah;
b.surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
c.dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan ‘perundang- undangan. . Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak © sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.surat pemberitahuan Pajak Daerah; dan
b.dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib diisi dengan benar dan | lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ,

Pasal 4

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimililki, . dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha | perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan | Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan,dan/atau pemanfaatan — atas:

a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor © 7 Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara — lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara : atau barang milik Daerah; Bumi dan/atau Bangunan yang: digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan © nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; a . Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,d. hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Nagari, dan tanah negara yang belum dibebani_. suatu hak; Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan . diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan. f. . Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda rayag. terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; . Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat. O

Pasal 5

(1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang | secara nyata mempunyai suatu hak atas. Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau§ memilik, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten Solok, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak. Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek | PBB-P2 ditentukan dengan 8 mempertimbangkan, meliputi:

a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(7)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
(8)Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
(10)Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana > dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana > _ dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol | koma satu persen);
2. b.Untuk NJOP lebih besar dari Rp 500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0, 15% (noi koma lima belas persen)}; dan
3. c.Untuk NJOP lebih besar dari Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sebesar 0,2%. (nol koma dua persen).
(2)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak.ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
(3)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. _(4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(5)Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Wilayah Daerah tempat Bumi.dan/atau Bangunan pada: a.laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
1. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. h 9

Pasal 10

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi: a
(3)
(4)a. b. pemindahan hak karena: jual beli; tukar-menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; ~ pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan © hukum tetap; 10. penggabungan usaha;

11.peleburan usaha;
12.pemekaran usaha; atau.
13.hadiah; pemberian hak baru karena: 1, kelanjutan pelepasan hak; atau
2.di luar pelepasan hak, 4, 5. 6. 7. 8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: a. b. Cc. d e rh hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak milik atas satuan rumah susun; dan hak pengelolaan. Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas | Tanah dan/atau Bangunan: a. GQ * untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, © penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas — perlakuan timbal balik; d. . oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau |e. karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; . oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; oleh orang pribadi atau’. Badan yang digunakan untuk - kepentingan ibadah; dan - untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan : ketentuan peraturan perundang-undangan. h. 10

(5)Kriteria pengecualian oobjek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan-rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4). huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria . tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(6)Kriteria__tertentu’ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) . diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan _ perolehan rumah bagi masyarakat . berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan| umum dan perumahan rakyat. :

Pasal 11

(1)Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Wajib Pajak BPHTB adalah orang ‘pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. .

Pasal 12

(1)Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
(2)Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untuk jual beli; b, nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha; dan hadiah; dan
2. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk . penunjukan pembeli dalam lelang. -
(3)Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud © pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP . yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya _ perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah © NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, -Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana - dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh ~ juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
(5)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4_ dan angka 5 baik yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah © wasiat atau waris, termasuk suami/istri, pemberian hibah wasiat | atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan dan/atau pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ulayat nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000 | (tiga ratus juta rupiah). n . Pasal 13 Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). li ~Pasal 14 Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara - mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam . Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak . kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ~ ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal » 13.
(1)
(2)
(3)

Pasal 15

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan: a. ‘Db. f. 8- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian. ‘pengikatan jual beli untuk jual beli; pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk 7 tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam . perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; . pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor - bidang pertanahan untuk waris; pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan | hukum yang tetap untuk putusan hakim; pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutani dari pelepasan hak; pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak ‘untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak » menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual . beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual belli. Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah - Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Isi peraturan

Teks287PDFHirarki

Memuat teks peraturan…