Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimililki, . dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha | perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan | Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan,dan/atau pemanfaatan — atas:
a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor © 7 Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara — lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara :
atau barang milik Daerah; Bumi dan/atau Bangunan yang: digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan © nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; a . Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,d. hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Nagari, dan tanah negara yang belum dibebani_. suatu hak; Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan . diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan. f. . Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda rayag. terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; . Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat. O