Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Lambang Daerah 3. Desain dan Arti Lambang Daerah 4. Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah 5. Peran Serta Masyarakat 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Daerah: 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraMengingat Pa ublik Indonesia Tahun 1945 g-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lirrgkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah baran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teritang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Nomor 5679), 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK Menetapkan dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: l. 2. Daerah adalah Kabupaten Solok. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur n1 penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Bupati adalah Bupati Solok. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok. Dew Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Pimpiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. 4. 5. 6. . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan| Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Lambahg Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Republik Indonesia. 7. k 8. 3 |
BAB II
mbang Daerah meliputi: logo Daerah: bendera Daerah: bendera jabatan Bupati: dan himne Daerah. lam rangka membangun semangat cinta Daerah dan mengakomodir nilai kearifan lokal di Daerah, Lambang Dalprah disertai dengan penetapan Mars Daerah.
(l) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda ide!htitas Daerah.
Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.
BAB III
Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ber tuk perisai bersudut lima, didasarkan pada lima da burung garuda sebagai lambang Negara a. b. c.
di dalam logo Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri dari: esjid dan rumah gadang/balai adat melambangkan t basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang encerminkan kehidupan masyarakat Daerah: (dua) buah garis biru yang bergelombang, rpuncak 3 (tiga), dan belembah 2 (dua) elambangkan bahwa di Daerah terdapat 3 (tiga) danau besar dan 2 (dua) danau kecil serta mempunyai 4 Luki dal 5 a. b. 2 2 (dua) sungai besar: i dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang terjalin menjadi satu: dan to “alue jo patuik” yang mencerminkan demokrasi c. yang dituangkan dalam musyawarah, untuk njunjung tinggi kebenaran dan keadilan bagi seluruh masyarakat Daerah.
Wamp lukisan dalam logo Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 terdiri dari: jau muda, dan hijau tua, berarti harapan masa depan yang baik dan melambangkan kesuburan ah: putih, berarti suci, rah, berarti berani: n, berarti abadi, ulet, tabah, dan tahan uji. berarti cita-cita luhur untuk mencapai 6
Bentuk logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. a. b. d. e. syarakat adil dan makmur, ning, berarti keagungan£
Setiap orang, badan usaha, perkumpulan ataupun Ofganisasi kemasyarakatan dilarang: a/ menggunakan logo yang menyerupai dan atau sama dengan logo Daerah: bi mengubah bentuk logo Daerah: menggunakan logo Daerah sebagai alat propaganda politik, usaha dagang, atau sebagai cap dagang: d| menggunakan logo Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan: dan/atau e.| memberikan penafsiran pada arti logo Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Setiap orang, badan usaha, perkumpulan ataupun Ss o isasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan si administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana maksudkan pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat erah yang menyelenggarakan urusan dibidang egakan Peraturan Daerah. n
Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berwarna dasar hijau muda. Desain bendera Daerah berbentuk segi empat dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo Daerah. a. b. di D 3
Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter d lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru. Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati bagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak hn dengan pinggiran berwarna perak. Bentuk bendera jabatan Bupati sebagaimana imaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Membuka PDF…