DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Pencabutan Peraturan Daerah Bidang Keuangan, Bidang Pemerintahan, Bidang Bahasa, dan Bidang Sumbaer Daya Alam

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah di bidang keuangan, bidang pemerintahan, bidang bahasa, dan bidang sumber claya alam; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pencabutan Peraturan Daerah, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Dacrah;
d.bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah_ tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Bidang Keuangan, Bidang Pemerintahan, Bidang Bahasa, dan Bidang Sumber Daya Alam; | Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang : 4. C, Mengingat SL. tL (3 Dipindai dengan CamScanner 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9987) sebagaimana telah diubah beberapa_ kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH BIDANG KEUANGAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG BAHASA, DAN -BIDANG SUMBER DAYA ALAM. | | Pasal 1 Beberapa Peraturan Daerah yang terdiri atas : a. Bidang Keuangan yakni:
1.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Solok Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1995 Nomor 9 Seri A); dan
2.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pengawasan Pemakaian dan Penjualan Racun Api Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; b. Bidang Pemerintahan yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2001 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 1); c. Bidang Bahasa yakni Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1997 Nomor 3 Seri C); d. Bidang Sumber Daya Alam yakni: :
1.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran ®) (3 Dipindai dengan CamScanner Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 34 Seri E 14);
2.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 35 Seri E 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 8); dan 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pertambangan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Sglok Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Solok Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada . tanggal diundangkan. a t Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Ditetapkan di Arosuka pada tanggal 22 feipcan 202% BUPATISOLOK, dto BEPYARDI ASDA Diundangkan di Arosuka pada tanggal 22 Ferrwor 292% SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK, dto MEDISON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK (2/9/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FEBRIZALDI \ ir (3 Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOKBIDANG KEUANGAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG BAHASA, DAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM ) |. UMUM Peraturan Daerah merupakan’ kebijakan pemerintah daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga dilarang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 250 dinyatakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan: ayat

(3)dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan pcraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. € perundang-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan maka Pemerintah Daerah melakukan kajian kese uaian dengan Dalam rangka mewujudk terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada selama ini. | Berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat Peraturan Daerah yang materi muatannya mengatur bidang keuangan, bidang pemerintahan, bidang bahasa, dan bidang sumber daya alam, tidak lagi sesuai dengan dinamika dan perkembangan ketentuan peraturan pcrundang-undangan lebih tinggi sehingga perlu dicabut. . | Oleh karena, peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi, dan untuk mewujudkan efisiensi dalam pembentukan Peraturan Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mencabut beberapa Peraturan Daerah tersebut. I]. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 104 | ih Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…