DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Solok

regulasi_utama

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: RPPLH; peran serta masyarakat; dan pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059} sebagaimana telah diubah beberapa_ kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4.Undang-Undang .Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Oo 1
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 183); Dengan Persetujuan Besama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 10. Daerah adalah Kabupaten Solok. Bupati adalah Bupati Solok. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 5. 6. 7, 8. ey ‘ + q 2 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya untuk mencadangkan dan/atau mengalokasikan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu namun layak dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup. Kawasan Lindung adalah adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan Berkelanjutan. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi, serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang moeliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.

Pasal 2

Pengaturan RPPLH dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut: 9 op tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan,; keterpaduan; manfaat; c. d. + 3 kehati-hatian; keadilan; Ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; Kearifan Lokal;1. . tata kelola pemerintahan yang baik; danm. otonomi daerah.n.

Pasal 3

Pengaturan RPPLH bertujuan untuk: a. b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah; menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kemampuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana; dan mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim. d. oO

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. b. c.

(1)
(2)
(1)RPPLH; peran serta masyarakat; dan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN pub arene HIDUP KABUPATEN SOLOK Kondisi Wilayah Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Solok merupakan salah satu Kabupaten tertua di Sumatera Barat yang dikelilingi Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

Pasal 5

RPPLH disusun berdasarkan:

a.RPPLH provinsi;
b.inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c.inventarisasi tingkat Ekoregion. Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan memperhatikan: keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk; sebaran potensi sumber daya alam; Kearifan Lokal; aspirasi masyarakat; dan Perubahan Iklim.mo poop

Pasal 6

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD. L ~4-

(2)Dalam hal terdapat ketidaksesuaian muatan RPJPD dan RPJMD dengan RPPLH maka RPJPD dan RPJUMD wajib diubah paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

(1)RPPLH disusun untuk jangka waktu berlaku 30 (tiga puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah yang perlu diakomodir, maka peninjauan RPPLH dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.

Pasal 9

Sasaran RPPLH meliputi:

a.terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan Pembangunan Berkelanjutan;
b.terjaminnya dukungan Lingkungan Hidup bagi produksi pangan, pengembangan ekowisata dan Energi Bersih secara Berkelanjutan,
c.terjaminnya keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di perairan dan daratan;
d.minimnya risiko dan dampak lingkungan negatif yang ditanggung warga masyarakat;
e.meratanya manfaat Sumber Daya Alam bagi warga masyarakat; dan
f.terwujudnya tata kelola persampahan berbasis pengurangan, pemanfaatan dan daur ulang. oO

Pasal 10

(1)Isu strategis RPPLH meliputi:
1. a.penurunan kualitas air;
2. b.alih fungsi lahan;
3. c.persampahan,; dan
4. d.kebencanaan.
(2)Dalam rangka mengatasi isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan target Lingkungan Hidup RPPLH berupa indeks kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

(1)RPPLH disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I memuat pendahuluan;
2. b.bab II memuat kondisi dan indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung;
3. c.bab Ill memuat permasalahan dan target Lingkungan Hidup; dan
4. d.bab IV memuat arahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2)Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…