Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam: a. LampiranI : Laporan Realisasi Anggaran:
1.Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi:
1 8
2.Lampiran 1.2
3.Lampiran 1.3 4, Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan:
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan, Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas: Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah: Daftar Rekapitulasi Penyisihan b. c. e. £ h. 1. Piutang Tidak Tertagih: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir: J Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: k. 9 1 LampiranXII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap:
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan,
0.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya:
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah:
ga. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek,
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang:
s.Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya: dan
t.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.