Menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta SOlok Nan Indah Kabupaten Solok. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok ditambah sebesar Rp121.173.310.249,00
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 2. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 1 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang 3. Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972): . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 4 Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173): . Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 5. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332): . Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 20256. tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 119): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK Menetapkan Dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH KABUPATEN SOLOK.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Solok. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. . Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah 3. daerah pada badan usaha milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan tidak terbagi atas saham. 4.
Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok bertujuan untuk:
Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil audit sebesar Rp73.616.960.392,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok ditambah sebesar Rp121.173.310.249,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok. Ditetapkan di Arosuka pada tanggal 28 ju 2025 BUPATI SOLOK, dto JON FIRMAN PANDU Diundangkan di Arosuka pada tanggal A8 XV 2c05 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK, dto MEDISON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/23/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, CT FEBRIZALDI T 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH KABUPATEN SOLOK I. UMUM Kemandirian daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah, kreativitas daerah, dan inovasi sangat diperlukan guna memajukan dan meningkatkan sektor perekonomian di daerah. Salah satu sektor perekonomian adalah sektor usaha berupa Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah merupakan sektor usaha yang tidak serta merta hanya berorientasi pada mekanisme pasar dengan tolok ukur rugi dan untung (profit oriented), namun juga harus diorientasikan pada aspek pelayanan publik (benefit and social oriented), penyeimbang kekuatan pasar, turut membantu pada pengembangan usaha kecil dan menengah, turut memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, serta untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Pada dasarnya Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok didirikan dengan tujuan melakukan segala usaha meningkatkan sektor perekonomian di daerah khususnya dibidang penyediaan dan penyaluran air minum untuk kepentingan masyarakat baik kuantitas maupun kualitas yang memenuhi syarat kesehatan sehingga berdaya guna dengan tetap berpegang teguh pada prinsip- prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya dengan memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok dengan melakukan penyertaan modal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan bagi masyarakat adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok. Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan usaha Milik Daerah. M 5s II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…