DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Soppeng

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PEMBANGUNAN PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunanan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan telekomunikasi, maka secara periodik perlu dilakukan pengawasan, pengecekan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07/PRT/2009; Nomor : 19/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 4 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/0/2008;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Soppeng;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Soppeng. 5
5.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.
6.Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Soppeng sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8.Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum indonesia, serta beroperasi di indonesia.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
10.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.
11.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan.
12.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
14.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15.Penyelenggaraaan Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan Negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16.Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan tower Base Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/ pengguna menara bersama telekomunikasi. 6
17.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
20.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujutkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
21.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
22.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
23.Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselarasakan dengan Rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi (Cell Plan).
24.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
25.Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
26.Rekomendasi Izin Pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Soppeng. 7
27.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28.Izin gangguan (HO) Menara adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Soppeng yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
29.Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasionalkan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Soppeng.
30.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
31.Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
32.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi (Cell Plan) yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pedukungnya.
33.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
34.Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (Cell plan) adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.
35.Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan, Pemanfaatan dan pengendalian menara berlandaskan asas:

a.kaidah Tata Ruang;
b.kemanfaatan; 8
c.keberlanjutan;
d.keselamatan;
e.keselarasan dan keserasian;
f.kepastian hukum;
g.keadilan; dan
h.estetika.

Pasal 3

Pembangunan, Pemanfaatan dan pengendalian menara bertujuan untuk:

a.mengatur dan mengendalikan pembangunan menara;
b.menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat;
c.mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
d.mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ;
e.peningkatan hasil retribusi bagi Pendapatan Daerah yang berimplikasi langsung kemasyarakat; dan
f.mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara bersama.

BAB III

JENIS DAN BENTUK MENARA

Pasal 4

(1)Jenis menara terdiri dari :
1. a.berdasarkan komunikasi;
2. b.berdasarkan kepemilikan; dan
3. c.berdasarkan penggunaan.
(2)Berdasarkan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.menara radio komunikasi;
2. b.menara koneksi internet;
3. c.menara siaran radio;
4. d.menara siaran televisi; dan
5. e.menara telepon seluler.
(3)Berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.milik perorangan;
2. b.badan usaha; dan
3. c.pemerintah. 9
(4)Berdasarkan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.menara operator tunggal; dan
2. b.menara operator bersama

Pasal 5

(1)Bentuk menara terdiri dari:
1. a.menara tunggal;
2. b.menara rangka; dan
3. c.menara tunggal dengan penopang kabel.
(2)Desain dan konstruksi dari bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
(3)Selain bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan bentuk menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 6

(1)Pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Soppeng dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
(2)Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Soppeng dapat terlaksana dan tertata dengan baik sesuai dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang telah ditetapkan dan berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
(3)Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka : 10
1. a.menjaga estetika kawasan Kabupaten Soppeng tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
2. b.mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
3. c.menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
4. d.menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
5. e.standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
6. f.meminimalisir gejolak sosial;
7. g.meningkatkan citra wilayah;
8. h.keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW);
9. i.memudahkan pengawasan dan pengendalian;
10. j.mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
11. k.kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
12. l.memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
13. m.menghindari wilayah yang tidak terjangkau;
14. n.acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (Global System for Mobile Communication) maupun CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN dan lain-lain;
15. o.mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
16. p.mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

Pasal 7

(1)Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang berlaku di wilayah Kabupaten Soppeng.
(2)penempatan zona menara ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pembangunan menara dalam satu zona dibatasi dengan radius minimal 400 meter.
(2)Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing.
(3)Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
(4)Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 m (dua ratus meter) dari titik yang telah ditentukan.
(5)Tata cara penataan dan penempatan titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
(2)Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
1. a.Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;dan/atau
2. b.Menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 10

Pembangunan menara telekomunilkasi dapat dilaksanakan oleh:

a.badan usaha milik negara;
b.badan usaha milik daerah; atau
c.badan usaha swasta nasional.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…