DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Soppeng

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 4
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Daerah adalah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5.Bupati adalah Bupati Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyan disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng yang berkedudukan sebagai pejabat daerah.
8.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang berkedudukan sebagai pejabat daerah.
9.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 7
11.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
12.Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang berkeluarga.
13.Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga.
14.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota pada alat kelengkapan DPRD.
15.Jaminan Kesehatan adalah iuran yang dibayarkan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan untuk pemelihataan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD.
16.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah iuran yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
17.Jaminan Kematian adalah iuran yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakarjaan untuk perlindungan bagi pimpinan dan anggota DPRD atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja.
18.Tunjangan reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD pada saat melaksanakan reses.
19.Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
20.Tunjangan transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
21.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 8
22.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
23.Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
24.Pakaian Dinas adalah pakaian yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk dipakai pada acara resmi sesuai dengan kedudukan protokoler.
25.Atribut adalah lencana yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
26.Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada pimpinan dan anggota APRD atas penghasilan mereka yang dibebankan kepada APBD.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

(1)Pimpinan dan anggota DPRD diberi penghasilan.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan.
7. g.tunjangan alat kelengkapan lainnya 9
(3)Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat
(2)huruf a dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
(2)Besarnya uang representasi Pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut :
1. a.Ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati;
2. b.Wakil ketua DPRD sebesar 80 % dari uang representasi ketua DPRD;
3. c.Anggota DPRD sebesar 75 % dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga.
(2)Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.1 (satu) orang isteri atau suami;
2. b.paling banyak 2 (dua) anak.
(3)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 5

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 6

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang represetasi pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD. 10

Pasal 7

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi pimpian dan anggota DPRD yang bersangkutan.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 8

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g adalah :
1. a.ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4 % (empat persen);
4. d.anggota, sebesar 3 % (tiga persen); dari tunjangan ketua DPRD.
(2)Tunjangan alat kelengkapan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau Alat Kelengkapan lainnya.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 9

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan :

a.tunjangan komunikasi intensif; dan
b.tunjangan reses. 11

Pasal 10

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan setiap bulan.
(2)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah, yaitu :
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang represantasi ketua DPRD.

Pasal 11

(1)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diberikan setiap melaksanakan reses.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah, yaitu :
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang represantasi ketua DPRD.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…