DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Soppeng

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 , Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). 2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2005, Nomor 41, Tambahan lembaran negara Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 ). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pedidikan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, dan Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan. 3 11. 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287); Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97); Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGAARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif belajar mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelengarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
9.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
10.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11.Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dana tau mengalami bencana alam, bencana social dan tidak mampu dari segi ekonomi.
13.Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan,dan/atau bakat istimewa untuk megikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta pada umumnya.
14.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
15.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17.Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
18.Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ISMP/MTs). 5
19.Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
20.Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
21.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22.Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah / Madarasah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah / madrasah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah / madrasah yang diakhiri dengan penelitian sesuai standar nasional.
23.Penelitian akseptabilitas adalah penialaian calon kepala sekolah/ madrasah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah/madrasah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
24.Kompetensi kepala sekolah/madrasah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi – dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
25.Sertifikat kepala sekolah / madrasah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah /madrasah.
26.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28.Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
29.Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Daerah.
30.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
31.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32.Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas yang berbasis keunggulan potensi local, termasuk keunggulan daerah.
33.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
34.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
35.Komite Sekolah / Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 6
36.Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hokum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalisme guru.
37.Badan pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
38.Pendanaan pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
39.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
40.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
41.Petugas perpustakaan adalah pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
42.Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah,dasar dan menengah.
43.Penilik adalah lembaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal.
44.Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, pengembangan model pendidikan Non Formal dan Informal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Pendidikan Formal;
b.Pendidikan Nonformal;
c.Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Pemerintah daerah berwenang membina, mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah daerah wajib:

a.memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
b.menjamin terselenggaranya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi;
c.Memberikan dukungan baik materil maupun inmateril kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik;
d.menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan sampai 15 (lima belas) tahun;
e.menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar,1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
f.menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
g.menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik;
h.menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;
i.menyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

Pasal 5

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas memiliki hak yang sama meliputi:

a.mendapatkan penghasilan yang layak;
b.mendapatkan jaminan keamanan,kesehatan dan perlindungan;
c.mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kompetensi;
d.mendapatkan kesempatan untuk pendidikan lanjutan;dan
e.mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.

Pasal 6

Pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas memiliki kewajiban yang meliputi:

a.melaksanakan tugas pokok secara profesional;
b.menciptakan suasana proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, ramah anak dan menyenangkan;
c.menciptakan suasana kerja yang kondusif;
d.mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
e.menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;dan
f.menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diembannya; 8
g.mentaati Pengaturan jam kerja dan budaya kerja pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.pemeliharaan Asset.
i.melindungi peserta didik.
j.memelihara budaya dan adat istiadat.
k.memelihara sarana dan prasarana lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 7

Setiap peserta didik berhak:

a.mendapatkan pengetahuan umum, agama dan pengetahuan lainnya secara adildan bermutu;
b.mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
c.mendapatkan beasiswa/penghargaan bagi yang berprestasi,memiliki bakat khusus dan/atau tidak mampu membiayai pendidikannya;
d.mengemukakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
e.mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman yang dapat menghambat kelangsungan hidup dan tumbuhkembangnya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dilingkungan sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya;
f.selain hak sebagaimana tersebut pada huruf a,huruf b,hurufc,huruf d dan huruf e, peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

Pasal 8

Setiap peserta didik berkewajiban:

a.mengikuti setiap proses pendidikan dan pengajaran disekolah;
b.menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran;
c.menghormati dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan;
d.meghormati nilai etika dan ikut serta menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkugan sekolah;dan
e.ikut serta memelihara sarana dan prasarana lingkungan satuan pendidikan;
f.ikut serta dalam gerakan literasi sekolah.

Pasal 9

(1)Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip penyelenggaraan pendidikan.
(2)Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. 9
(3)Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 11

(1)Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif belajar mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelengarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
9.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
10.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11.Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dana tau mengalami bencana alam, bencana social dan tidak mampu dari segi ekonomi.
13.Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan,dan/atau bakat istimewa untuk megikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta pada umumnya.
14.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
15.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17.Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
18.Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ISMP/MTs). 5
19.Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
20.Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
21.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22.Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah / Madarasah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah / madrasah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah / madrasah yang diakhiri dengan penelitian sesuai standar nasional.
23.Penelitian akseptabilitas adalah penialaian calon kepala sekolah/ madrasah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah/madrasah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
24.Kompetensi kepala sekolah/madrasah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi – dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
25.Sertifikat kepala sekolah / madrasah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah /madrasah.
26.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28.Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
29.Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Daerah.
30.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
31.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32.Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas yang berbasis keunggulan potensi local, termasuk keunggulan daerah.
33.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
34.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
35.Komite Sekolah / Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 6
36.Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hokum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalisme guru.
37.Badan pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
38.Pendanaan pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
39.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
40.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
41.Petugas perpustakaan adalah pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
42.Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah,dasar dan menengah.
43.Penilik adalah lembaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal.
44.Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, pengembangan model pendidikan Non Formal dan Informal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Pendidikan Formal;
b.Pendidikan Nonformal;
c.Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Pemerintah daerah berwenang membina, mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah daerah wajib:

a.memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
b.menjamin terselenggaranya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi;
c.Memberikan dukungan baik materil maupun inmateril kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik;
d.menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan sampai 15 (lima belas) tahun;
e.menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar,1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
f.menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
g.menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik;
h.menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;
i.menyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

Pasal 5

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas memiliki hak yang sama meliputi:

a.mendapatkan penghasilan yang layak;
b.mendapatkan jaminan keamanan,kesehatan dan perlindungan;
c.mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kompetensi;
d.mendapatkan kesempatan untuk pendidikan lanjutan;dan
e.mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.

Pasal 6

Pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas memiliki kewajiban yang meliputi:

a.melaksanakan tugas pokok secara profesional;
b.menciptakan suasana proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, ramah anak dan menyenangkan;
c.menciptakan suasana kerja yang kondusif;
d.mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
e.menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;dan
f.menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diembannya; 8
g.mentaati Pengaturan jam kerja dan budaya kerja pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.pemeliharaan Asset.
i.melindungi peserta didik.
j.memelihara budaya dan adat istiadat.
k.memelihara sarana dan prasarana lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 7

Setiap peserta didik berhak:

a.mendapatkan pengetahuan umum, agama dan pengetahuan lainnya secara adildan bermutu;
b.mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
c.mendapatkan beasiswa/penghargaan bagi yang berprestasi,memiliki bakat khusus dan/atau tidak mampu membiayai pendidikannya;
d.mengemukakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
e.mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman yang dapat menghambat kelangsungan hidup dan tumbuhkembangnya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dilingkungan sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya;
f.selain hak sebagaimana tersebut pada huruf a,huruf b,hurufc,huruf d dan huruf e, peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

Pasal 8

Setiap peserta didik berkewajiban:

a.mengikuti setiap proses pendidikan dan pengajaran disekolah;
b.menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran;
c.menghormati dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan;
d.meghormati nilai etika dan ikut serta menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkugan sekolah;dan
e.ikut serta memelihara sarana dan prasarana lingkungan satuan pendidikan;
f.ikut serta dalam gerakan literasi sekolah.

Pasal 9

(1)Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip penyelenggaraan pendidikan.
(2)Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. 9
(3)Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 11

(1)Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.