DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Soppeng

regulasi_utama

Ringkasan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4720 );
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ).
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor7 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerrah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 72);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Soppeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja- SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun- tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
22.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
23.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas- bawah dan bawah-atas.

Pasal 3

Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut :

a.pendahuluan;
b.gambaran umum kondisi Kabupaten Soppeng;
c.gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
d.analisis permasalahan dan isu-isu strategis;
e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
f.strategi dan arah kebijakan;
g.kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
h.indikasi rencana program prioritas dan indikasi pendanaan;
i.penetapan indikator kinerja daerah;
j.pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
k.penutup.

Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam RENSTRA SKPD 5 (lima) tahunan, RKPD tahunan dan RENJA SKPD tahunan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan :

a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten;
c.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
d.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; dan
c.evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.

Pasal 9

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
1. a.Visi dan Misi SKPD berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.Strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.Rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan Jangka Menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
4. d.Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
5. e.Indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
6. f.Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 10

(1)Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan /penyempurnaan.
(3)Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perancanaan seabagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melaui Kepala Bappeda.

Pasal 11

(1)Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjutui oleh Kepala SKPD.
(3)Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan / penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4720 );
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ).
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor7 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerrah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 72);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Soppeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja- SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun- tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
22.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
23.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas- bawah dan bawah-atas.

Pasal 3

Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut :

a.pendahuluan;
b.gambaran umum kondisi Kabupaten Soppeng;
c.gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
d.analisis permasalahan dan isu-isu strategis;
e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
f.strategi dan arah kebijakan;
g.kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
h.indikasi rencana program prioritas dan indikasi pendanaan;
i.penetapan indikator kinerja daerah;
j.pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
k.penutup.

Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam RENSTRA SKPD 5 (lima) tahunan, RKPD tahunan dan RENJA SKPD tahunan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan :

a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten;
c.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
d.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; dan
c.evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
1. a.Visi dan Misi SKPD berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.Strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.Rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan Jangka Menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
4. d.Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
5. e.Indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
6. f.Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 10

(1)Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan /penyempurnaan.
(3)Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perancanaan seabagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melaui Kepala Bappeda.

Pasal 11

(1)Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjutui oleh Kepala SKPD.
(3)Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan / penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020