DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan prasarana bangunan gedung untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan tekhnis yang berlaku. (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Jenis Kegiatan yang dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi: 1. Pembangunan baru 2. Rehabilitasi dan renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan. 3. Pelestarian dan pemugaran. (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bangunan untuk fungsi keagamaan dan bangunan non permanen.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan yang mengatur Retribusi Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tidak berkesesuaian lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 4433);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161) ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57).
13.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Soppeng Nomor 79) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

15.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan prasarana bangunan gedung untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan tekhnis yang berlaku.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(2)Jenis Kegiatan yang dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi:

1.Pembangunan baru
2.Rehabilitasi dan renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan.
3.Pelestarian dan pemugaran.

(3)Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bangunan untuk fungsi keagamaan dan bangunan non permanen.

3.Ketentuan Pasal 6 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Retribusi pembinaan penyelenggaraan pembangunan gedung untuk kegiatan pembangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran, dan;
2. b.Retribusi administrasi IMB termasuk penertiban dokumen IMB pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.
(2)Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Retribusi Pembangunan Bangunan Baru = L x It x 1,00 x HS bg
2. b.Retribusi Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung = L x It x Tk x HS bg
3. c.Retribusi Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung Baru = V x I x 1,00 x HS pbg
4. d.Retribusi Rehabilitasi / Renovasi Prasarana Bangunan Gedung = L x I x Tk x HS pbg Keterangan : L = Luas Lantai Bangunan Gedung V = Volume / besaran ( dalam satuan m2,m’atau Unit ) I = Indeks It = Indeks Terinteraksi Tk = Tingkat kerusakan ( 0,45 untuk kerusakan sedang dan 0,65 untuk kerusakan berat ) HS bg = Harga satuan retribusi bangunan gedung HS pbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks Pembangunan baru
(3)Luas Bangunan gedung dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom untuk bagian bangunan yang memiliki dinding dan kolom masif.
2. b.Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu (as).
3. c.Luas bagian bangunan gedung seperti canopi dan pergola dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu (as) kolom atau garis tepi atap konstruksinya.
(4)Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bilangan hasil korelasi matematis dari parameter penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi, yang terdiri dari :
1. a.Indeks Parameter FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN Parameter Indeks Kreteria Bobot Parameter Indeks Parameter Indeks
  1. 1.Hunian 0,05/0,5* Kompleksitas 0,25 Sederhana 0,40 Sementara Jangka Pendek 0,40
  2. 2.Keagamaan 0,00 Tidak Sederhana 0,70 Sementara Jangka Menengah 0,70
  3. 3.Usaha 3,00 Khusus 1,00 Tetap 1,00
  4. 4.Sosial dan Budaya 0,00/1,00** Permanesasi 0,20 Darurat 0,40
  5. 5.Khusus 2,00 Semi Permanen 0,70
  6. 6.Ganda/ Campuran 4,00 Permanen 1,00 Resiko Kebakaran 0,15 Rendah 0,40 Sedang 0,70 Tinggi 1,00 Zonasi Gempa 0,15 Zona I / minor 0,40 Zona II / Sedang 0,70 Zona III / Kuat 1,00 Lokasi (Kepadatan Bangunan 0,10 Renggang 0,40 Sedang 0,70 Padat 1,00 Ketinggian Bangunan 0,10 Rendah 0,40 Sedang 0,70 Tinggi 1,00 Kepemilikan Negara / Yayasang 0,40 Perorangan 0,70 Badan Usaha Swasta 1,00 Basement/ dibawah permukaan air 1,30
2. b.Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana;
3. c.Indeks 0.00 untuk bangunan kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
4. d.Volume / Besaran serta indeks Prasarana bangunan dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut : No. Jenis Prasarana Bangunan Satuan Volume Indeks Baru RB RR 1 Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman Pagar, Tanggul, turap batas kavling M' 1 0,65 0,45 2 Konstruksi Penanda masuk lokasi Gapura / Gerbang M2 1 0,65 0,45 3 Konstruksi perkerasan dan penghubung Jalan, Lapangan Upacara, lapangan Olahraga Terbuka, Jembatan M2 1 0,65 0,45 4 Konstruksi Kolam / reservoir bawah tanah Kolam / Reservoir bawah tanah / Kolam Pengolahan air M2 1 0,65 0,45 5 Konstruksi Menara Menara Antena, Menara Reservoir, Menara Tower Telekomunikasi (BTS) M' 1 0,65 0,45 6 Konstruksi Monumen Tugu dan Patung M2 1 0,65 0,45 7 Konstruksi Instalasi / Gardu Gardu Listrik, Telkom dan instalasi pengolahan M2 1 0,65 0,45 8 Konstruksi Reklame / Papan nama Bilboard, Papan Iklan, Papan nama M2 1 0,65 0,45
5. e.Indeks 0.00 untuk prasarana bangunan keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
(5)Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Harga Standar Bangunan Gedung (HSbg) sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp.18.000,- ( Delapan Belas ribu );
2. b.Harga Standar Prasarana Bangunan Gedung ( HS pbg ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf c dan ayat (2) huruf d adalah : No. Jenis Prasarana Bangunan Satuan Volume Harga Standar (Rp.) 1 Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman Pagar, Tanggul, turap batas kavling M2 4.000 2 Konstruksi Penanda masuk lokasi Gapura / Gerbang M2 10.000 3 Konstruksi perkerasan dan penghubung Jalan, Lapangan Upacara, lapangan Olahraga Terbuka, Jembatan M2 5.000 4 Konstruksi Kolam / reservoir bawah tanah Kolam Renang M2 70.000 Kolam / Reservoir bawah tanah / Kolam Pengolahan air M2 50.000 5 Konstruksi Menara Menara Tower Telekomunikasi (BTS) M' 80.000 Menara Antena, Menara Reservoir, M' 10.000 6 Konstruksi Monumen Tugu dan Patung M' 180.000 7 Konstruksi Instalasi / Gardu Gardu Listrik, Telkom dan instalasi pengolahan M2 15.000 8 Konstruksi Reklame / Papan nama Bilboard, Papan Iklan, Papan nama M2 150.000
(6)Retribusi administrasi IMB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan sebagai berikut :
1. a.Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
2. b.Pemutakhiran data dokumen IMB karena hilang/rusak, balik nama, pemecahan dokumen IMB dan perubahan non teknis lainnya ditetapkan 10 % (Sepuluh Persen) dari jumlah Retribusi IMB.
  1. 5.Ketentuan BAB IV dihapus.
  2. 6.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dengan Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi kegiatan Usaha Pembudidayaan ikan;

7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan;

8.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Usaha budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 22 terdiri dari :

a.Usaha Pembenihan ikan Air Tawar
b.Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar
1. 9.Ketentuan Pasal 27 dihapus.
2. 10.Ketentuan Pasal 30 dihapus.
3. 11.Ketentuan ayat (3) huruf A Pasal 33 dihapus.
4. 12.Ketentuan ayat (3) huruf B Nomor 2 Pasal 33 dihapus.
5. 13.Ketentuan ayat (3) bagian C Pasal 33 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 25 Maret 2019 BUPATI SOPPENG ttd A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 26 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG ttd A. TENRI SESSU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.01.018.19 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN A.BAKHRI ALAM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Namun pada kenyataanya Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng sehingga tidak mampu mencukupi seluruh pengeluaran kebutuhan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan memiliki Kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa usaha tersebut. Retribusi tersebut dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi perizinan tertentu kaitannya dengan peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, termasuk penyesuaian dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu. Hal ini disebabkan karena struktur dan besaran tarif sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Disamping itu, penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah menjadi dasar dalam pencabutan/penghapusan Retribusi Izin Gangguan. II PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…