DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (TIDAK DINYATAKAN) PASAL 1 (Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan dan Lampiran) PASAL 2 (Laporan Realisasi Anggaran) PASAL 3 (Uraian Laporan Realisasi Anggaran) PASAL 4 (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih) PASAL 5 (Neraca) PASAL 6 (Laporan Operasional) PASAL 7 (Laporan Arus Kas) PASAL 8 (Laporan Perubahan Ekuitas) PASAL 9 (Catatan atas Laporan Keuangan) PASAL 10 (Lampiran Pertanggungjawaban APBD) PASAL 11 (Laporan Kinerja) PASAL 12 (Peraturan Bupati tentang Penjabaran) PASAL 13 (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 10);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca
4. d.laporan operasional
5. e.laporan arus kas; f. g. laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a.Pendapatan ……................... Rp 1.179.951.168.921,03
b.Belanja ………....................... Rp 1.355.824.385.995,57 Surplus/Defisit ..……......…... (Rp 175.873.217.074,54)
c.Penerimaan Pembiayaan … Rp 300.596.537.237,47
d.PengeluaranPembiayaan........ Rp 0,00 Pembiayaan Neto……............ Rp 124.723.320.162,93

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp25.705.138.361,97 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.205.656.307.283,00
2. 2.Realisasi Rp 1.179.951.168.921,03 Selisih lebih/(kurang) Rp 25.705.138.361,97
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp151.553.847.964,43 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 1.507.378.233.960,00
2. 2.Realisasi Rp 1.355.824.385.995,57 Selisih lebih/(kurang) Rp 151.553.847.964,43
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp125.848.709.602,46) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp 301.721.926.677,00)
2. 2.Realisasi (Rp 175.873.217.074,54) Selisih lebih(kurang) (Rp 125.848.709.602,46)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp1.125.389.439,53 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 301.721.926.677,00
2. 2.Realisasi Rp 300.596.537.237,47 Selisih lebih/(kurang) Rp 1.125.389.439,53
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaraan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00
2. 2.Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp1.125.389.439,53 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 301.721.926.677,00
2. 2.Realisasi Rp 300.596.537.237,47 Selisih lebih/(kurang) Rp 1.125.389.439,53

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 160.306.659.677,47
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp 160.306.659.677,47) Subtotal Rp 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 124.723.320.162,93
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp 96.381.212,00) Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 124.819.701.374,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 2.581.457.972.602,10
b.Jumlah Kewajiban Rp 173.990.599.351,21
c.Jumlah Ekuitas Rp 2.407.467.373.250,89

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: Kegiatan Operasional

a.Jumlah Pendapatan Rp1.144.604.255.628,70
b.Jumlah Beban Rp1.137.296.331.525,83 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Rp 7.307.924.102,87 Kegiatan Non Operasional Kegiatan Non Operasional
a.Jumlah Pendapatan Rp 36.367.453.263,99 36.367..,00b. Jumlah Beban Rp 0,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 36.367.453.263,99 Pos Luar Biasa
a.Jumlah Pendapatan Rp 0,00 -b. Jumlah Beban Rp 0,00 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp 0,00 Surplus/ Defisit LO Rp 43.675.377.366,86

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :
1. a.Saldo Awal Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di FKTP, Kas Dana BOS dan Kas Dana BOP per 1 Januari Tahun 2022 Rp 160.410.671.541,47
2. b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Operasi Rp 195.423.204.653,75
3. c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi In Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi venstasi/ Investasi asset Nonkeuangan (Rp 371.296.421.728,29)
4. d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 140.289.877.560,00
5. d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Rp 7.630.650,00)
6. e.Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2022 Rp 124.819.701.376,93

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp2.361.239.307.397,38
b.Surplus/Defisit – LO Rp 43.675.377.366,86
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp 2.552.688.486,65
d.Ekuitas Akhir Rp 2.407.467.373.250,89

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitusi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; s Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2022 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…