DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. c. Retribusi Pemakaian Gedung a). Sewa Gedung Pertemuan Non AC Rp. 700.000 Per Hari. b). Sewa Gedung Pertemuan dengan fasilitas AC Rp. 1.000.000 Per hari Retribusi pemakaian tanah ex danau tempe / Pallawang dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai berikut : a. Besarnya tarif / sewa danau tempe berdasarkan hasil pelelangan masing-masing bagian danau tempe. b. Struktur dan besarnya tarif minimal nilai pelelangan danau tempe sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan sebagai berikut : c). Sewa Kursi Gedung Pertemuan Rp. 1.000 Per buah Per Hari d. Retribusi pemanfaatan sarana/prasarana pada Balai Pembenihan Ikan (BBI) Ompo sebagai berikut : - Tempat Peristirahatan/Gazebo sebesar Rp. 10.000/Jam/Unit. - Alat Pancing sebesar Rp. 20.000/hari/unit.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi jasa usaha kaitannya dengan peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57).
11.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium. NO JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF RETRIBUSI ( Rp ) DALAM DAERAH LUAR DAERAH KENDARAAN / ALAT BERAT
  1. 1.Mesin Gilas 6 Ton ke atas 350.000,-/Hari 500.000,- / Hari
  2. 2.Mesin Gilas dibawah 6 Ton 250.000,-/Hari 350.000,- / Hari
  3. 3.Bulldozer 2.000.000,-/Hari 2.400.000,- / Hari
  4. 4.Aspalt Prayer (Penyemprot Aspal 200.000,-/ hari 240.000,- / Hari
  5. 5.Stamper tangan (Pemadat Tangan) 100.000,-/Hari 120.000,- / Hari
  6. 6.Motor Greder (Greder Kecil) 750.000,-/Hari 900.000,- / Hari
  7. 7.Motor Greder 511A (Greder Besar) 1.100.000,- / Hari 3.200.000,- / Hari
  8. 8.Tyre Roller 900.000,-/Hari 1.080.000,- / Hari
  9. 9.Whell Loader 1.300.000,-/Hari 1.560.000,- / Hari
  10. 10.Excavator 10 -19 Ton 1.500.000,-/Hari 1.800.000,- / Hari
  11. 11.Exavator 20 Ton ke atas 2.000.000,-/Hari 2.400.000,- / Hari
  12. 12.Exavator di bawah 10 Ton 1.000.000,-/Hari 1.300.000,- / Hari
  13. 12.Vibrator Roller MB 250.000,-/Hari 300.000,- / Hari
  14. 13.Vibrator Roller MB / Hand Guide 200.000,-/Hari 240.000,- / Hari
  15. 14.Dump Truck (Tongkang) 250.000,-/Hari 350.000,- / Hari
  16. 15.Tronton 350.000/sekali jalan 500.000/sekali jalan
  17. 16.Truck Crane 150.000,-/Hari 180.000,- / Hari (Truk Pengangkut Takal)
  18. 17.Truck Platbed 200.000,-/Hari 250.000,- / Hari (Truk Bak Tebuka)
  19. 18.Concrit Mixer MP (Moleng) 200.000,-/Hari 240.000,- / Hari
  20. 19.Vibrator Roller 10-13 Ton 1.500.000,-/Hari 1.750.000,- / Hari
  21. 20.Cutter Aspalt 200.000,-/Hari 240.000,- / Hari
  22. 21.Aspalt Mixer Plant (AMP) Mini 280.000,- / Hari 350.000,- / Hari
  23. 22.Kompressor 400.000,- / Hari 480.000,- / Hari
  24. 23.Hand Breker 100.000,- / Hari 120.000,- / Hari 4 NO JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF RETRIBUSI ( Rp ) DALAM DAERAH LUAR DAERAH
  25. 24.Generator (Genset) 200.000,- / Hari 250.000,- / Hari
  26. 25.Mobil Tangki 150.000,- / Hari 200.000,- / Hari
  27. 26.Mesin Las 125.000,- / Hari 150.000,- / Hari ALAT LABORATORIUM
  28. 1.Core Drill 75.000,- / Titik 90.000,- / Titik
  29. 2.Sand Cone 50.000,- / Titik 60.000,- / Titik
  30. 3.Sondir 1.000.000,- / Titik 1.200.000,- / Titik
  31. 4.Tes Gradasi 150.000,- / Sampel --
  32. 5.Extraction Centrifugal 150.000,- / Sampel --
  33. 6.Tes Tekan Beton 15.000,- / Biji --
  34. 7.Dinamic Core Penetration (DPC) 20.000,- / Titik 24.000,- / Titik
  35. 8.Consolidation Test 500.000,- / Sampel --
  36. 9.California Bearing Penetration (CBR) 500.000,- / Sampel --
  37. 10.Los Angeles Test 50.000,- / Sampel --
  38. 11.Marshal Test 50.000,-/ Biji 60.000,- / Biji
  39. 12.Standard Penetration Test 1.500.000,- / Titik 1.800.000,- / Titik
  40. 13.Hand Boring 200.000,- / Titik 240.000,- / Titik
  41. 14.Hammer Test 15.000,- / Titik 18.000,- / Titik
  42. 15.Berat Jenis Material 25.000,- / Sampel --
  43. 16.Theodolite 250.000,- / Hari 300.000,- / Hari
  44. 17.Water Pass 200.000,- / Hari 240.000,-/ Hari
2. b.Retribusi Pemakaian Tanah dan Danau
  1. 1.Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:
3. a.tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) / meter persegi / tahun ;
4. b.tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) / meter persegi / tahun;
5. c.tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) / meter persegi / tahun;
  1. 2.Retribusi pemakaian tanah ex danau tempe / Pallawang dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai berikut :
6. a.Besarnya tarif / sewa danau tempe berdasarkan hasil pelelangan masing-masing bagian danau tempe.
7. b.Struktur dan besarnya tarif minimal nilai pelelangan danau tempe sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan sebagai berikut : 5 NO NAMA PALLAWANG LUAS (Ha) TARIF (Rp) 1 Tebbue / Mallawae 40 70.000.000/Tahun 2 Aladie 77 15.000.000/Tahun 3 Lompo Maniang 46 30.000.000/Tahun 4 Pengae 59 15.000.000/Tahun 5 Annung Lebbae 43 13.000.000/Tahun 6 Bentenge 28 20.000.000/Tahun 7 Manggalunge 169 50.000.000/Tahun 8 Paware’E 141 75.000.000/Tahun 9 Ujung Aluppang 118 47.000.000/Tahun 10 Sepa Bakke 96 55.000.000/Tahun 11 Topagoling 50 50.000.000/Tahun 12 Lompo Manorang 56 66.000.000/Tahun 13 Ongkoe 413 85.000.000/Tahun
8. c.Retribusi Pemakaian Gedung a). Sewa Gedung Pertemuan Non AC Rp. 700.000 Per Hari. b). Sewa Gedung Pertemuan dengan fasilitas AC Rp. 1.000.000 Per hari c). Sewa Kursi Gedung Pertemuan Rp. 1.000 Per buah Per Hari
9. d.Retribusi pemanfaatan sarana/prasarana pada Balai Pembenihan Ikan (BBI) Ompo sebagai berikut : - Tempat Peristirahatan/Gazebo sebesar Rp. 10.000/Jam/Unit. - Alat Pancing sebesar Rp. 20.000/hari/unit.
  1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut : NO FASILITAS JANGKA WAKTU SEWA BESARNYA TARIF (Rp.) 1 Ruko (Sudut) Per Bulan 6.500/m² 2 Ruko (Bukan Sudut) Per Bulan 6.000/m² 3 Toko (Bukan sudut menghadap jalan raya) Per Bulan 4.500/m² 4 Toko (Bukan sudut menghadap dalam) Per Bulan 3.500/m² 5 Toko (sudut menghadap jalan raya) Per Bulan 5.000/m² 6 Toko (sudut menghadap dalam) Per Bulan 4.000/m² 7 Kios (Bagian Bawah) Per Bulan 8.000/m² 8 Kios (Bagian Atas) Per Bulan 7.500/m² 9 Lods (Bagian Bawah) Per Bulan 7.000/m² 10 Lods (Bagian Atas) Per Bulan 6.000/m² 11 Tambahan Lods Per Bulan 30.000 12 Pujasera Per Bulan 6.500/m² 6

3.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

a.Belle yang diangkut melalui TPI Rp. 500,00/Lembar 2 x Lewat (PP);
b.Bambu Rp. 500,00 / batang untuk 1 x Lewat;
1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(2)Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
1. a.Pelataran /lingkungan parkir;
2. b.Taman Parkir / Tempat Wisata;
3. c.Gedung Parkir;
  1. 5.Ketentuan ayat (2) pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: JENIS TEMPAT PARKIR JENIS KENDARAAN TARIF (Rp) Pelataran /Lingkungan Sedan, Jeep, Mini Bus, 2.000,- /Sekali Parkir Pick Up dan Sejenis 2.000,- /Sekali Parkir Bus, Truk dan 2.000,- /Sekali Parkir Alat Besar Lainnya 3.000,- /Sekali Parkir Sepeda Motor 1.000,- /Sekali Parkir Taman Parkir / Tempat Wisata Sedan, Jeep, Mini Bus, 10.000,- /Sekali Parkir Pick Up dan Sejenis 10.000,- /Sekali Parkir Bus, Truk dan 10.000,- /Sekali Parkir Alat Besar Lainnya 10.000,- /Sekali Parkir Sepeda Motor 5.000,- /Sekali Parkir Gedung Sedan, Jeep, Mini Bus, 2.000,- /2 Jam Pick Up dan Sejenis 2.000,- /2 Jam Bus, Truk dan 2.000,- /2 Jam Alat Besar Lainnya 3.000,- /2 Jam Sepeda Motor 1.000,- /2 Jam

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 7

(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Mess Pemda Rp. 250.000,-/kamar/hari
2. b.Pesanggrahan/Villa Rp. 50.000,-/kamar/hari
  1. 7.Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2)Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi : a a. Bibit atau benih tanaman; b b. Bibit ternak c c. Bibit atau benih ikan; d d. Ikan Konsumsi;

8.Ketentuan ayat (6) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6)Jenis hasil produksi daerah yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Benih ikan, dengan besaran tarif sebagai berikut :
  1. 1.Ukuran 1 - 3 cm Rp. 50,- s/d Rp. 100,-
  2. 2.Ukuran 3 - 5 cm Rp. 100,- s/d Rp. 300,-
  3. 3.Ukuran 5 - 8 cm Rp. 300,- s/d Rp. 750,-
  4. 4.Ukuran 8 - 12 cm Rp. 750,- s/d Rp. 1.200,-
2. b.Ikan Komsumsi;
  1. 1.Harga Ikan Mas Rp. 2.500/100 gr
  2. 2.Harga Ikan Nila Rp. 2.000/100 gr 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 30 November 2017 BUPATI SOPPENG A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 30 November 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, NUR ALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.14.197.17. 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Namun pada kenyataanya Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng sehingga tidak mampu mencukupi seluruh pengeluaran kebutuhan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan memiliki Kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa usaha tersebut. Retribusi tersebut dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi jasa usaha kaitannya dengan peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha. Hal ini disebabkan karena adanya objek retribusi jasa usaha yang belum ditetapkan struktur dan besaran tarifnya serta perlunya dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan perubahan dengan mengakomodir objek retribusi yang baru dan penyesuaian tarif sesuai dengan perkembangan dewasa ini. Adapun jenis-jenis jasa usaha yang mengalami perubahan antara lain :
3. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
4. b.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan; 10
5. c.Retribusi Tempat Pelelangan;
6. d.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
7. e.Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
8. f.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 112 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 NOMOR ..........

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020