DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

PASAL I (Perubahan beberapa ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 39 Perbup 9/2020) PASAL II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi dan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4287) BUPATI SOPPENG 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 3
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 10);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129); 4
19.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 79);
20.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 86);
21.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng diubah, sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Nilai dasar/basic TPP berdasarkan pada parameter :
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
4. d.Kemajuan keberhasilan/capaian Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Nilai dasar/Basic TPP dihitung dengan rumus : Basic TPP = Besaran Tunjangan Kinerja BPK Per Kelas Jabatan x Indeks Kapasitas Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(3)Perhitungan besaran tertinggi nilai dasar/basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 5

2.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) tidak diberikan TPP apabila :

a.tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran kinerja pegawai;
b.diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
c.dibebaskan sementara dari jabatan pemerintahan;
d.menjadi pejabat negara;
e.diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
f.ditugaskan/diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa/Aparat Desa;
g.ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan selesainya permasalahan hukum tersebut;
h.tidak masuk kerja karena sedang tugas belajar;
i.tidak masuk kerja karena sedang menjalani cuti;
j.tidak masuk kerja karena sakit;
k.mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP).
l.berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah; dan/atau
m.dipekerjakan atau diperbantukan di luar lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
n.tidak mematuhi kewajiban pelaporan LHKPN bagi Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
o.tidak mematuhi kewajiban penyelesaian atas temuan kerugian negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian atau Lembaga/Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten;
p.tidak mengembalikan barang milik daerah bagi pengguna barang milik daerah apabila mengalami mutasi (promosi, rotasi, atau demosi) dan/atau barang milik daerah dimaksud tidak menjadi kewenangannya untuk dikuasai.
1. 3.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)TPP dinilai berdasarkan atas produktivitas kerja dan disiplin kerja yang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa penilaian TPP.
(2)Satu masa penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan kalender dimulai sejak hari pertama kerja pada bulan yang dinilai dan ditetapkan hasilnya pada bulan berikutnya.

4.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Penilaian pencapaian disiplin kerja berdasarkan absensi dari hasil finger print terintegrasi dengan sistem aplikasi e-kinerja.
(2)Proses terintegrasi sistem absensi dan system aplikasi e-kinerja yang mengalami system error/gagal fungsi, maka penilaian pencapaian disiplin kerja dapat dilakukan berdasarkan daftar hadir manual. 6

5.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor dan/atau kegiatan dinas diluar kantor tetapi bukan merupakan perjalanan dinas luar yang dibuktikan secara administrasi berupa surat tugas atau dokumen lainnya yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang dianggap memenuhi pencapaian disiplin dan tidak dikenakan pengurangan TPP.
(2)Pegawai yang dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban melaporkan tugas kedinasan/kegiatan diluar kantor yang dilaksanakan kepada atasan langsungnya dalam kurun waktu paling lambat 24 jam.

6.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang dibuktikan secara administrasi berupa surat tugas, dianggap memenuhi pencapaian kinerja dan disiplin sehingga tidak dikenakan pengurangan TPP.
(2)Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti diklat struktural/latihan kepemimpinan dan diklat fungsional.
(3)Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pada saat on campus tidak diberikan TPP, dan pada saat off campus diberikan TPP dengan ketentuan minimal 15 (lima belas) hari kerja.
(4)Pegawai yang dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis kepada atasan langsungnya dalam kurun waktu paling lambat 24 jam.

7.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.
(2)TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan rekapitulasi laporan pencapaian produktivitas kerja dan disiplin pegawai serta daftar pembayaran TPP.
(3)Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) dilampirkan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

8.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

a.Pengelola data TPP melakukan proses dan pencetakan daftar TPP berdasarkan indikator pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja PNS pada bulan berikutnya. 7
b.Daftar TPP yang telah dicetak diverifikasi oleh pejabat penanggung jawab TPP SKPD.
c.Pejabat penanggung jawab TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pejabat pengelola kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
d.Daftar TPP yang telah ditandatangani kepala SKPD, disampaikan kepada Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.
e.Bendahara BPKPD membayarkan TPP kepada masing-masing SKPD sesuai dengan daftar TPP yang disetorkan sebelumnya.
f.Apabila terjadi kekeliruan dalam perhitungan nilai TPP yang disebabkan oleh kelalaian pengelola TPP pada SKPD, maka tidak dapat dilakukan perhitungan kembali untuk penyesuaian nilai TPP yang dimaksud.
1. 9.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena telah mencapai batas usia pensiun (BUP) dan meninggal dunia tetap diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) pada bulan berkenaan sesuai dengan nilai tingkat disiplin dan kinerja pada saat status aktif sebagai PNS.
(2)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional tetapi belum diangkat ke jabatan fungsional, maka TPP yang diberikan berdasarkan dengan nilai kelas jabatan pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 30 Maret 2020 BUPATI SOPPENG, ttd A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 31 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd A. TENRI SESSU BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN I A.BAKHRI ALAM, SH

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 33

Pasal 39

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 33

Pasal 39

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2020