DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA BAB V PEMBANGUNAN DESA WISATA BAB VI PENGELOLA DESA WISATA BAB VII PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA BAB VIII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT BAB X KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB XI KOORDINASI BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PROMOSI DESA WISATA BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XV PENDANAAN BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh desa yang bila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat;
c.bahwa pembentukan desa wisata memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Daerah menjadi lebih terarah, terencana, dan terpadu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 2 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
9.Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG Dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
5.Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
6.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
7.Pengelola Desa Wisata adalah adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa /Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
8.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9.Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12.Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13.Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di desa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata yakni memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Tujuan pengaturan Desa Wisata yaitu:
1. a.menjamin kepastian hukum dalam pengembangan Desa Wisata di Daerah;
2. b.berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat Desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di Desa Wisata;
3. c.memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya;
4. d.terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat; dan
5. e.memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan daya tarik wisata. 4

Pasal 3

Sasaran Desa Wisata, meliputi:

a.meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
b.menciptakan peluang usaha kepada masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata yaitu:

a.sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
b.sebagai sarana pengembangan seni dan budaya;
c.sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan; dan
d.sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.pencanangan dan penetapan Desa Wisata;
b.pembangunan Desa Wisata;
c.pengelola Desa Wisata;
d.pengembangan daya tarik Desa Wisata;
e.usaha pariwisata pada Desa Wisata;
f.hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat;
g.kewenangan Pemerintah Daerah;
h.koordinasi;
i.penghargaan;
j.promosi Desa Wisata;
k.peran serta masyarakat;
l.pendanaan; dan
m.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 6

Dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 7

(1)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh 5 masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
(2)Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
(3)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
2. b.inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
3. c.manajemen pemasaran pariwisata; dan
4. d.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif serta potensi di Desa;
2. b.kondisi geografis Desa menyangkut permasalahan jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
5. e.rencana pembangunan Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinilai layak, Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

Pasal 9

(1)Status desa wisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan.
(2)Status desa wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut dan/atau diperpanjang.
(3)Dalam hal kondisi mendesak, evaluasi status desa wisata dapat dilakukan segera tanpa menunggu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Ketentuan mengenai tata cara evaluasi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 10

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a.industri Desa Wisata;
b.objek Desa Wisata; 6
c.pemasaran Desa Wisata; dan
d.kelembagaan Desa Wisata.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…