DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Soppeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja- SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
21.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
22.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun- tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
23.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan RPJMD ini yakni sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Soppeng 5 (lima) tahun kedepan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial yang merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD yakni :

a.sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
b.sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun;
c.menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
d.sebagai pedoman tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng;
e.menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah;
f.sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan
g.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten yang berbatasan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

(1)RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah Peraturan Daerah dan bawah-atas.

Pasal 5

Sistematika penulisan RPJMD sebagai berikut:

a.BAB I Pendahuluan;
b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
d.BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e.BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f.BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g.BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h.BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
i.BAB IX Penutup.

Pasal 6

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam RENSTRA SKPD 5 (lima) tahunan, RKPD tahunan dan RENJA SKPD tahunan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan:

a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten;
c.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
d.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 10

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mencakup pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.

Pasal 11

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
1. a.visi dan misi SKPD berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan Jangka Menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
4. d.indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
5. e.indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
6. f.pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…