DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan Kinerja. Laporan Realisasi Anggaran. Uraian Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Arus Kas. Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Lampiran Pasal 11 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas terukur dan akuntabel;
c.bahwa berdasarkan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pudsat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat;
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca
4. d.laporan operasional
5. e.laporan arus kas; f. g. laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.Pendapatan ……................... Rp 1.211.844.366.827,90
b.Belanja ………....................... Rp 1.115.036.766.234,37 Surplus/Defisit……......…... Rp 96.807.600.593,53
c.Penerimaan Pembiayaan … Rp 63.500.406.586,94
d.PengeluaranPembiayaan........ Rp 0,00 Surplus/Defisit ...……........... Rp 160.308.007.180,47

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah (Rp25.298.887.987,90) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.186.545.478.840,00
2. 2.Realisasi Rp 1.211.844.366.827,90 Selisih lebih/(kurang) (Rp 25.298.887.987,90)
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp192.338.818.342,63 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 1.307.375.584.577,00
2. 2.Realisasi Rp 1.115.036.766.234,37 Selisih lebih/(kurang) Rp 192.338.818.342,63
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp217.637.706.330,53) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surflus/Defisit setelah perubahan (Rp 120.830.105.737,00)
2. 2.Realisasi Rp 96.807.600.593,53) Selisih lebih(kurang) (Rp 217.637.706.330,53) d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp59.329.699.150,06 dengan rincian sebagai berikut :
3. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 122.830.105.737,00
4. 2.Realisasi Rp 63.500.406.586,94 Selisih lebih/(kurang) Rp 59.329.699.150,06
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaraan Pembiayaan sejumlah Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 2.000.000.000,00
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp57.329.699.150,06 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 120.830.105.737,00
2. 2.Realisasi Rp 63.500.406.586,94 Selisih lebih/(kurang) Rp 57.329.699.150,06

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 63.500.406.586,94
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp 63.500.406.586,94) Subtotal Rp 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 160.308.007.180,47
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp 1.347.503,00) Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 160.306.659.677,47

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 2.416.760.677.817,89
b.Jumlah Kewajiban Rp 55.521.370.420,51
c.Jumlah Ekuitas Rp 2.361.239.307.397,38

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut : Kegiatan Operasional

a.Jumlah Pendapatan Rp1.179.732.978.419,08
b.Jumlah Beban Rp1.075.907.370.658,81 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Rp 103.825.607.760,27 Kegiatan Non Operasional
a.Jumlah Pendapatan Rp 0,00
b.Jumlah Beban (Rp 6.082.316.835,10) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp 6.082.316.835,10) Pos Luar Biasa
a.Jumlah Pendapatan Rp 0,00 -b. Jumlah Beban Rp 0,00 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp 0,00 Surplus/ Defisit LO Rp 97.743.290.925,17

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
1. a.Saldo Awal Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di FKTP dan Kas Dana BOS per 1 Januari Tahun 2021 Rp 63.539.224.272,94
2. b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Operasi Rp 307.983.580.583,90
3. c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Invenstasi/ Investasi asset (Rp 211.175.979.990,37)
4. d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Rp 32.534.537,00)
5. e.Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2021 Rp 160.314.290.329,47

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp2.242.036.408.507,59
b.Surplus/ Defisit – LO Rp 97.743.290.925,17
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp 21.459.607.964,62
d.Ekuitas Akhir Rp 2.361.239.307.397,38

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1)Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar rekap realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
15. o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; s Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2021 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya;
19. t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…