DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1: Definisi Umum Pasal 2: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 Pasal 3: Sumber Pendapatan Daerah Pasal 4: Komposisi Pendapatan Asli Daerah, Transfer, dan Lain-lain Pasal 5: Komposisi Belanja Daerah Pasal 6: Uraian Belanja Operasi, Modal, Tidak Terduga, dan Transfer Pasal 7: Pembiayaan Daerah Pasal 8: Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pasal 9: Ketentuan Keadaan Darurat Pasal 10: Lampiran-Lampiran Perubahan APBD Pasal 11: Penjabaran Perubahan APBD Pasal 12: Pengundangan dan Penetapan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 9);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 163); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
7.Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.181.534.011.415 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sebelas ribu empat ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp18.968.888.937 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.162.565.122.478 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp 1.181.534.011.415
b.Bertambah/(berkurang) Rp (32.032.001.591) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.149.502.009.824
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.161.492.603.551
b.Bertambah/(berkurang) Rp (18.968.888.937) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.142.523.714.614
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Rp 0 13.063.112.654 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 13.063.112.654
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Rp 20.041.407.864 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 20.041.407.864 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp -6.978.295.210 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp 183.116.184.544 2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.846.311.263 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 191.962.495.807
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp 998.417.826.871 2) Bertambah/(berkurang) Rp (44.704.543.135) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 953.713.283.736
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.826.230.281 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 3.826.230.281

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp 44.112.049.057 2) Bertambah/(berkurang) Rp 32.206.378 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 44.144.255.435
2. b.Retribusi daerah; 1) Semula Rp 119.294.332.142 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.675.262.884 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 126.969.595.026
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 1) Semula Rp 16.209.803.345 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.010.503.118 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 17.220.306.463
4. d.Lain-lain PAD yang sah: 1) Semula Rp 3.500.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 128.338.883 Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp 3.628.338.883
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat; 1) Semula Rp 975.916.287.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (71.263.604.728) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 904.652.682.272
2. b.Transfer antar daerah; 1) Semula Rp 22.501.539.871 2) Bertambah/(berkurang) Rp 26.559.061.593 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 49.060.601.464
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah; 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 0
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.826.230.281 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan Rp 3.826.230.281

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi 1) Semula Rp 884.962.641.120 2) Bertambah/(berkurang) Rp 22.484.291.574 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 907.446.932.694
b.Belanja modal 1) Semula Rp 148.597.918.150 2) Bertambah/(berkurang) Rp (33.912.343.956) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 114.685.574.194
c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp 8.405.237.431 2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.225.236.842) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 3.180.000.589
d.Belanja transfer 1) Semula Rp 119.526.806.850 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.315.599.713) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 117.211.207.137

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai; 1) Semula Rp 534.745.317.131 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.605.123.803 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 538.350.440.934
2. b.Belanja barang dan jasa; 1) Semula Rp 333.220.488.806 2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.086.384.515 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 356.306.873.321
3. c.Belanja bunga; 1) Semula Rp 6.026.209.199 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 6.026.209.199
4. d.Belanja hibah: 1) Semula Rp 10.970.625.984 2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.207.216.744) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 6.763.409.240
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah; 1) Semula Rp 20.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 73.000.000 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 93.000.000
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin; 1) Semula Rp 41.801.008.790 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.569.634.835 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 46.370.643.625
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan; 1) Semula Rp 36.150.270.660 2) Bertambah/(berkurang) Rp (909.990.776) Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 35.240.279.884
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: 1) Semula Rp 69.031.017.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (36.605.716.815) Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 32.425.300.185
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya: 1) Semula Rp 233.021.700 2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.671.200) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 228.350.500
6. f.Belanja modal aset lainnya: 1) Semula Rp 1.362.600.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.034.600.000) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 328.000.000
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp 8.405.237.431
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp (5.225.236.842) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 3.180.000.589
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil: 1) Semula Rp 5.065.102.250 2) Bertambah/(berkurang) Rp (106.684.313) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 4.958.417.937
2. b.Belanja bantuan keuangan: 1) Semula Rp 114.461.704.600 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.208.915.400) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 112.252.789.200

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.063.112.654 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 13.063.112.654
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 20.041.407.864 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 20.041.407.864

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
1. a.Semula Rp 0
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp 13.063.112.654 Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp 13.063.112.654
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, yaitu:
1. a.Semula Rp 20.041.407.864
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp 20.041.407.864

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1.Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2.Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
3.Lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan. sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4.Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5.Lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7.Lampiran VII sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
8.Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
9.Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10.Lampiran X daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11.Lampiran XI daftar piutang Daerah;
12.Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13.Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
14.Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15.Lampiran XV daftar dana cadangan;
16.Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah; dan
17.Lampiran XVII laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…