(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g merupakan batas tertinggi yang harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Soppeng.
(2)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Jumlah penyertaan modal sampai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) merupakan batas penyertaan modal ke PT. Bank Sulselbar.
(4)Apabila sampai Tahun Anggaran 2021 penyertaan modal belum mencapai besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.
Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 12 Mei 2017 BUPATI SOPPENG, A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 12 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, SUGIRMAN DJAROPI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.4.36.17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT I. UMUM bahwa dalam rangka memberikan kejelasan yang pasti terhadap besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, maka diperlukan pengaturan terhadap besaran kumulatif dan besaran penyertaan modal setiap tahun anggaran. Penyesuaian penyertaan modal dalam peraturan daerah ini meliputi akumulasi besaran nilai penyertaan modal sampai dengan tahun anggaran 2015 dan penentuan besaran penyertaan modal tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang merupakan batasan tertinggi dan selanjutnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk penyesuaian terhadap produk hukum dimaksud, maka perlu dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas