DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I (Perubahan atas Pasal 2, Pasal 8, Pasal 74, dan penyisipan Pasal 77A Perda Kab. Soppeng No. 2 Tahun 2012) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Soppeng. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 416);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Di Gunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 424);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 96);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 75) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
(2)Data perorangan meliputi:
1. a.Nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nama lengkap;
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal/bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kepercayaan;
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan/atau mental;
12. l.pendidikan terakhir;
13. m.jenis pekerjaan;
14. n.NIK ibu kandung;
15. o.nama ibu kandung;
16. p.NIK ayah;
17. q.nama ayah;
18. r.alamat sebelumnya;
19. s.alamat sekarang;
20. t.kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
21. u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. w.nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. x.tanggal perkawinan;
25. y.kepemilikan akta perceraian;
26. z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa.tanggal perceraiaan; bb.sidik jari; cc.iris mata; dd.tanda tangan; dan ee.elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Data agregat meliputi himpunan data perorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4)Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan yaitu data kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
1. a.pelayanan publik;
2. b.perencanaan pembangunan;
3. c.alokasi anggaran;
4. d.pembangunan demokrasi; dan
5. e.penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)KTP-el mencantumkan Gambar Lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, Nama, Tempat Tanggal, Lahir, Laki-laki atau perempuan, Agama/Penghayat kepercayaan, Status, Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarganegaraan,Pas Foto, Masa Berlaku, Tempat dan Tanggal di Keluarkan KTP-el, dan Tanda Tangan Pemilik KTP-el.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
(3)Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan Chip yang memuat rekaman elektronik data perorangan.
(4)KTP-el untuk:
1. a.warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
2. b.orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
(5)Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.Ketentuan Pasal 74 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas.
(2)Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan dengan menggunakan sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
(3)Dinas melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung ketersediaan data dan informasi administrasi kependudukan yang lengkap, akurat, mutakhir, dan tepat waktu, serta dimanfaatkan untuk pembangunan.
(5)Dinas berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi :
1. a.Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng; dan
2. b.Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Diantara pasal 77 dan pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 77A sehingga pasal 77A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, termasuk sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik serta kegiatan pemanfaatan data kependudukan, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disamping pendanaannya yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. s LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.04.064.19 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN I A.BAKHRI ALAM Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 14 Juni 2019 BUPATI SOPPENG, ttd A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 14 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd A. TENRI SESSU PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG I. UMUM Administrasi kependudukan pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dan/atau warga Negara Indonesian yang berda di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional dan terbangunnya data base kependudukan yang memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif. Administrasi Kependudukan sebagai suatu Sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya. Sejalan dengan terbangunnya data base kependudukan, maka diperlukan kejelasan perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sebagai langkah penyempurnaan terhadap materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2015, sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah dimaksud sebagai langkah penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan penyesuaian dengan kondisi/kebutuhan daerah dewasa ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Angka 1

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a : yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja. Huruf b : yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan” antara lain untuk perencanaan pemangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan kemiskinan. Huruf c : yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran” anatara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan. Huruf d : yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi” antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan(DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4). Huruf e : yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal” antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengirimana tenaga kerja ilegal.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 77A

Cukup Jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 124

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…