DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMELIHARAAN TERNAK BAB V LARANGAN BAB VI PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN LIAR BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang dilepas atau digembalakan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, keamanan maupun keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu diadakan penertiban;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan sosial kemasyarakatan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak dan Hewan Liar. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 3 Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN LIAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Soppeng.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
6.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7.Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
8.Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
9.Hewan liar adalah hewan liar yang dipelihara dan/atau tidak dipelihara oleh orang perorangan.
10.Pemilik Ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut. 4
11.Penggaduh adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.
12.Tempat Penggembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus sebagai tempat penggembalaan ternak.
13.Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
14.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.
15.Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
16.Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan.
17.Petugas adalah petugas yang diberi tugas untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
18.Radius adalah jarak kandang ternak dari pemukiman penduduk.
19.Kandang adalah bangunan yang dibuat untuk merawat ternak dan melindunginya dari cuaca buruk.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban ternak dan hewan liar dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.keberlanjutan;
c.keamanan;
d.kesehatan; dan
e.keterpaduan.

Pasal 3

Penertiban ternak dan hewan liar mempunyai maksud untuk melakukan pengaturan terhadap ternak dan hewan liar yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum di Daerah. 5

Pasal 4

Penertiban ternak dan hewan liar bertujuan untuk:

a.mencegah penularan penyakit yang ditularkan oleh ternak dan hewan liar;
b.melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, dan tanaman; dan
c.menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemeliharaan ternak;
b.larangan;
c.penertiban ternak dan hewan liar;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.sanksi administratif;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.ketentuan pidana.

BAB IV

PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan dapat melakukan pemeliharaan ternak.
(2)Pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam kandang.
(3)Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari:
1. a.pemukiman penduduk;
2. b.perkantoran dan fasilitas pemerintahan lainnya;
3. c.rumah ibadah;
4. d.tempat pendidikan;
5. e.sungai dan sumber air bersih lainnya yang berada di Daerah;
6. f.pasar;
7. g.terminal; dan
8. h.tempat keramaian lainnya. 6
(4)Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk harus mendapatkan rekomendasi lurah/kepala desa setempat.
(5)Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

LARANGAN

Pasal 7

(1)Untuk menjaga keindahan dan ketertiban, pemilik ternak dilarang menempatkan kandang ternaknya di lokasi tertentu dalam wilayah tertentu.
(2)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Setiap pemilik ternak/penggaduh dilarang:

a.melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat;
b.melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
c.melepas/menggembalakan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan; dan
d.melepas/menggembalakan ternak sehingga berkeliaran dalam kota yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota.

BAB VI

PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN LIAR

Pasal 9

(1)Bupati berwenang melakukan penertiban ternak dan hewan liar.
(2)Penertiban ternak dan hewan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penertiban ternak dan hewan liar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai personil keanggotaan dan tugas tim penertiban ternak dan hewan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 7

Pasal 10

(1)Tim penertiban ternak dan hewan liar melakukan penertiban ternak dan/atau hewan liar yang berkeliaran.
(2)Tim penertiban ternak dan hewan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penangkapan ternak dan hewan liar dalam hal:
1. a.ternak berada pada tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau di jalan raya; dan
3. c.karena adanya pengaduan masyarakat.
(3)Dalam melakukan penangkapan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melumpuhkan ternak atau hewan liar apabila membahayakan dan/atau ternak atau hewan liar tersebut dapat menimbulkan wabah.
(4)Tim penertiban ternak dan hewan liar mengumumkan kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)melalui alat pengeras suara atau media lain dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 12 Tahun 1994

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 12 Tahun 1994