DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 40 Tahun 2022

Nomor: 40
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Inspektorat, Perangkat Daerah, Penyelenggara Negara di daerah, Aparatur Sipil Negara, Kecurangan, Pengendalian Kecurangan, Satuan tugas pengendalian kecurangan, Risiko Kecurangan. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN . BAB V LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN. BAB VI PERILAKU ANTI KECURANGAN. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB IX SANKSI. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka membangun integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Soppeng.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penyelenggara Negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8.Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10.Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
11.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara Negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
2. b.meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
4. d.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik pemerintah daerah; dan
5. e.mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.
(2)Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
(3)Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pemerintahan desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.strategi pengendalian kecurangan;
b.lingkungan pengendalian kecurangan;
c.perilaku anti kecurangan;
d.satuan tugas pengendalian kecurangan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.sanksi.

BAB IV

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

(1)Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu :
1. a.pencegahan;
2. b.deteksi; dan
3. c.respon.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
(3)Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengindentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan terjadinya kecurangan.
(4)Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
(5)Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
1. a.kebijakan anti kecurangan;
2. b.standar perilaku dan displin;
3. c.penilaian risiko kecurangan;
4. d.manajemen sumber daya manusia;
5. e.manajemen pihak ketiga;
6. f.satuan tugas pengendalian kecurangan;
7. g.whistleblowing system dan perlindungan pelapor;
8. h.deteksi proaktif;
9. i.investigasi;
10. j.tindakan proaktif.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur melalui pedoman untuk masing-masing atribut.

BAB V

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

(1)Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya;
(2)Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi :
1. a.komitmen jajaran pimpinan
2. b.budaya anti kecurangan; dan
3. c.kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berbentuk :

a.sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja ;
b.deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
c.pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani fakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
d.menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
e.melakukan respon yanga tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah atau desa.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

a.penuangan komitmen anti kecurangan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
b.kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisi kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
c.pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB VI

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara Negara di daerah wajib :

a.bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab ;
b.menghindarkan diri dari perbuatan curang ;
c.salin mengingatkan untuk tidak berbuat curang ;
d.menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan ;
e.menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme ;
f.melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang ; dan
g.melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…