DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 51 Tahun 2022

Nomor: 51
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal 1 Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, Badan usaha milik daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan perubahan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17.Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.266.648.548.531 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp236.045.464.182 (dua ratus tiga puluh enam miliar empat puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.502.694.012.713 (satu triliun lima ratus dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp 1.184.562.980.681
b.Bertambah/(berkurang) Rp 16.409.105.355 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.200.972.086.036
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.264.648.548.531
b.Bertambah/(berkurang) Rp 238.045.464.182 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.502.694.012.713
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Rp 82.085.567.850 219.636.358.827 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 301.721.926.677
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Rp 2.000.000.000 (2.000.000.000) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 301.721.926.677 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4.Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5.Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6.Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; RincianDanaTambahanInfrastukturMenurut UrusanPemerintahanDaerah,Organisasi, Program,Kegiatan,SubKegiatan,Kelompok,Jenis, Objek,RincianObjekPendapatan,Belanjadan Pembiayaan;
8.LampiranVIIISinkronisasiKebijakanPemerintahProvinsi/ Kabupaten/KotapadaDaerahPerbatasanDalam RancanganPeraturanDaerahtentangAPBDdan RancanganPeraturanKepalaDaerahtentang PenjabaranAPBD denganProgramPrioritas PerbatasanNegara.

Pasal 4

PelaksanaanPenjabaranPerubahanAPBD yangditetapkandalam PeraturanBupatiinidituangkanlebihlanjutdalamDPPA-SKPDsesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 5

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerah KabupatenSoppeng. DiundangkandiWatansoppeng padatanggall.,OL<.lobe-r:t.oJ.-2 AERAHKABUPATEN SOPPENGTAHUN 2022NOMOR!51 \ 7.LampiranVIIRincianDanaTambahanInfrastukturMenurut UrusanPemerintahanDaerah,Organisasi, Program,Kegiatan,SubKegiatan,Kelompok,Jenis, Objek,RincianObjekPendapatan,Belanjadan Pembiayaan;

8.LampiranVIIISinkronisasiKebijakanPemerintahProvinsi/ Kabupaten/KotapadaDaerahPerbatasanDalam RancanganPeraturanDaerahtentangAPBDdan RancanganPeraturanKepalaDaerahtentang PenjabaranAPBD denganProgramPrioritas PerbatasanNegara.

Pasal 4

PelaksanaanPenjabaranPerubahanAPBD yangditetapkandalam PeraturanBupatiinidituangkanJebihlanjutdalamDPPA-SKPDsesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 5

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…