DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V SEKRETARIAT BAB VI SUMBER PENDANAAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PENGHARGAAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui peran aktif masyarakat serta dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terencana, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Sehat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005 Dan Nomor: 1138 / MENKES / PB / Vlll /2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 104);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016—2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
5.Tatanan adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan dan Kabupaten.
6.Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat, kelompok usaha, swasta dan Pemerintah Daerah.
7.Tim Pembina Kabupaten Sehat adalah kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
8.Forum Kabupaten Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat.
9.Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di tingkat Kecamatan.
10.Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di tingkat Desa/Kelurahan.
11.Kegiatan adalah aktivitas penunjang seluruh masyarakat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sehat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan dengan berasaskan:

a.perikemanusiaan;
b.perikeadilan;
c.keseimbangan;
d.perlindungan;
e.kelestarian dan berkelanjutan;
f.manfaat;
g.kepastian hukum;
h.non diskriminatif;
i.penghormatan hak dan kewajiban;

Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat memiliki maksud untuk mengupayakan peningkatan kesadaran, kemampuan, kemauan dan keinginan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksananya berbagai aktivitas/kegiatan yang menunjang kesehatan serta sektor lain yang memiliki program pembangunan berwawasan kesehatan, dan berbagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial, ekonomi dan budaya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan dengan tujuan:

a.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
b.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
c.mewujudkan kawasan sehat;
d.pedoman dalam Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;dan
e.tercapainya kondisi Daerah yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.tugas dan fungsi;
c.sekretariat
d.sumber pendanaan;
e.peran serta masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.penghargaan
h.sanksi administrasi;

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 7 (tujuh) tatanan.
(2)7 (tujuh) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kawasan permukiman, sarana dan prasaranan umum;
2. b.kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
3. c.kawasan industri dan perkantoran sehat;
4. d.kawasan pariwisata sehat;
5. e.ketahanan pangan dan gizi;
6. f.kehidupan masyarakat yang mandiri;
7. g.kehidupan sosial yang sehat.
(3)7 (tujuh) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi indikator.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
(2)Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan anggota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan.
(3)Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Penyelenggaraan Kabupatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
(5)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat, tingkat Kecamatan disebut Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan tingkat Desa/Kelurahan disebut Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat.
(6)Masa bakti kepengurusan Forum tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yakni:
1. a.Forum Kabupaten Sehat selama 3 Tahun;
2. b.Forum Komunikasi Kecamatan Sehat selama 3 Tahun;
3. c.Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat selama 3 Tahun.
(7)Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dipilih kembali.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri dari berbagai elemen masyarakat.
(2)Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.unsur pemerintah daerah;
2. b.unsur swasta;
3. c.unsur perguruan tinggi;
4. d.unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
5. e.unsur media massa.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas dan Fungsi Tim Pembina Kabupaten Sehat yaitu:

a.merumuskan tatanan kawasan terpilih bersama Forum Kabupaten Sehat;
b.merumuskan usulan kegiatan secara terpadu dengan Forum Kabupaten Sehat;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum Kabupaten Sehat;
d.mensosialisasikan tatanan kawasan Kabupaten Sehat dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
e.melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan Kabupaten Sehat;
f.melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 10

(1)Tugas dan Fungsi Forum Kabupaten Sehat yaitu :
1. a.menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur nonpemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
2. b.mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah daerah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat;
3. c.melakukan pendampingan pembentukan Forum Kecamatan Sehat dan kelompok kerja Desa/Kelurahan Sehat;
4. d.mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat;
5. e.melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Tim Pembina Kabupaten Sehat secara berkala;
6. f.melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…