DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB V NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB VI KEGIATAN USAHA BAB VII JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VIII MODAL DAN SAHAM BAB IX ORGAN PERSERODA BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II SOPPENG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Bupati adalah Bupati Soppeng.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng yang selanjutnya disebut Perusda adalah Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusda yang diubah bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
10.Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili 4 Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda.
12.Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran saham beserta nilai-nilai saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh Perseroda sesuai akte pendirian, dan merupakan neraca akhir dari perusahaan daerah.
13.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya ke dalam Perseroda untuk memenuhi penyertaan modal yang telah ditetapkan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
14.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan berupa uang dan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perseroda.
15.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau pihak lain kepada Perseroda tanpa memperoleh penggantian.
16.Pinjaman adalah modal Perseroda dari pihak lain yang bersumber dari Daerah, badan usaha milik daerah lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
17.Saham adalah penyertaan modal yang dimiliki Daerah dan pihak lain dalam Perseroda.
18.Agio Saham adalah kekayaan bersih Perseroda yang diperoleh dari penilaian atau penjualan Saham di atas nilai nominalnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud perubahan bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda yakni mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Tujuan perubahan bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda yakni:
1. a.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
3. c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. 5

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.perubahan bentuk hukum;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri;
e.modal dan saham; dan
f.organ perseroda.

BAB IV

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

(1)Perusda diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
1. a.seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusda menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perseroda;
2. b.seluruh pegawai tetap Perusda menjadi pegawai tetap Perseroda; dan
3. c.hak dan kewajiban antara Perusda dengan pegawai Perusda menjadi hak dan kewajiban antara Perseroda dengan pegawai Perseroda yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Bupati dan DPRD memproses lebih lanjut perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam anggaran dasar yang dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
6. f.jumlah Saham;
7. g.klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham; 6
8. h.nilai nominal setiap Saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan/atau
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Perseroda bernama PT. Lamataesso (PERSERODA).
(2)Perseroda berkedudukan di ibu kota Daerah dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh Perseroda dari tempat tersebut.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perseroda melaksanakan kegiatan usaha:

a.jasa;
b.perdagangan umum;
c.perindustrian;
d.pariwisata;
e.pertanian dan peternakan; dan
f.lain-lain yang strategis

BAB VII

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

(1)Jangka waktu berdiri Perseroda sejak ditetapkan dengan akta pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
(2)Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. 7

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Sumber modal Perseroda terdiri atas :
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/atau
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari Pinjaman.
(3)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada Perseroda.
(4)Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.Agio Saham.

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp8.945.728.965,99 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen).
(2)Modal Disetor Perseroda ditetapkan minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar atau sebesar Rp2.236.432.241,50 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah lima puluh sen).
(3)Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor penuh pada saat pendirian perseroda dan bersumber dari penyertaan modal daerah serta tercatat dalam neraca penutup perusda. 8
(4)Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp8.945.728.965,99 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen).
(5)Neraca penutup perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan neraca pembuka perseroda ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil audit.
(6)Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

Pasal 10

(1)Daerah memiliki Saham pada Perseroda minimal 99% (sembilan puluh sembilan persen).
(2)Pihak lain dapat memiliki Saham pada Perseroda sebesar 1% (satu persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nilai nominal Saham diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

BAB IX

ORGAN PERSERODA

Pasal 11

(1)Organ Perseroda terdiri atas :
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS, Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…