DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV JENIS LAMBANG DAERAH BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH BAB VI DESAIN LAMBANG DAERAH BAB VII PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH BAB VIII LARANGAN BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Soppeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah Kabupaten Soppeng dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia.
7.Logo Daerah adalah Logo Daerah Kabupaten Soppeng yang merupakan suatu gambar dengan makna tertentu yang menggambarkan tentang karakteristik unsur-unsur sejarah, budaya, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Soppeng.
8.Bendera Daerah adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga dipergunakan sebagai lambang Daerah atau sebagai tanda, panji- panji, tunggul, sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi.
9.Bendera Jabatan Bupati adalah bendera jabatan Bupati Soppeng yang digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
10.Himne Daerah adalah puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Lambang Daerah dimaksudkan untuk memperkenalkan Daerah secara singkat dan mudah dipahami oleh masyarakat umum mengenai sejarah, kebudayaan dan ekonomi daerah, serta sebagai tanda atau cap khas daerah dalam pembuatan lencana.

Pasal 3

Lambang Daerah bertujuan untuk membuktikan bahwa Daerah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai adat tersendiri walaupun memiliki perbedaan dengan daerah lain, tetapi tetap satu dalam simpul kenegaraan yang dilambangkan dengan Pancasila.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis Lambang Daerah;
b.kedudukan dan fungsi Lambang Daerah;
c.desain Lambang Daerah;
d.penggunaan dan penempatan Lambang Daerah; dan
e.larangan.

BAB IV

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Lambang daerah meliputi:

a.logo daerah;
b.bendera daerah;
c.bendera jabatan bupati; dan
d.himne daerah.

BAB V

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 6

(1)Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
(2)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB VI

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

(1)Bentuk, isi, dan warna logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai makna sebagai berikut:
1. a.Burung Kakatua,
  1. 1.memegang padi, jagung, daun tembakau, dan buah kapas;
  2. 2.berwarna putih, jambul kuning, paru dan kaki berwarna abu- abu;
  3. 3.dalam mitologi pembentukan pemerintahan, Burung Kakatua digambarkan sebagai duta pembawa berita sehingga diketemukan Raja Pertama dari Soppeng, yang membawa daerah ini kepada Keamanan, Keadilan dan Kemakmuran.
2. b.Padi, jagung, daun tembakau, dan buah kapas,
  1. 1.Padi berwarna kuning emas;
  2. 2.Jagung dengan bijinya berwarna putih dan kelopaknya berwarna kuning muda;
  3. 3.Daun tembakau berwarna hijau tua;
  4. 4.Buah kapas dengan kelopak bunga berwarna coklat, daun berwarna hijau, dan bunga berwarna putih;
  5. 5.Hal ini menggambarkan bahwa Soppeng sejak dahulu sebagai daerah agraris.
3. c.Lukisan “Karawi”
  1. 1.ukiran tengah kembang bertajuk bunga 5 (lima) melambangkan azimat daerah Soppeng.
  2. 2.karawi berwarna kuning emas dan huruf bugisnya berwarna hitam;
  3. 3.ukiran pinggir kata-kata bahasa daerah berbunyi “Ade”, yang bermakna keselarasan guna kebaikan umum, “Rapang”, yang bermakna hukum/pedoman, “Bicara”, yang bermakna mufakat yang bernilai tinggi/peradilan, “Wari”, yang bermakna pembidangan dan pembatasan untuk ketegasan batas-batas dan kedudukan tiap sesuatu, dan “Sara’” maknanya hukum agama, yang kelimanya menjadi petunjuk dalam setiap bidang kehidupan.
4. d.Semboyan
  1. 1.Semboyan dengan bunyi “dongiri temmatipa, salipuri temmadinging, wesse temmakapa”
  2. 2.ditulis di pita berwarna merah yang berada di bawah logo, dengan huruf bugis atau lontara berwarna putih.
5. e.latar belakang logo daerah berwarna biru muda;
(2)Bentuk, isi, dan warna logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat Logo Daerah.
(2)Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar biru muda.
(3)Desain Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah- tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
(2)Gambar lambang negara pada desain Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
(3)Desain Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai puisi atau syair Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…