DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Soppeng

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Bupati adalah Bupati Soppeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil rencanaan tata ruang di daerah yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta RTRW.

Pasal 3

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.visi dan misi Daerah;
5. e.arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
6. f.penutup.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi masyarakat, stakeholder, Perangkat Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 8 November 2024 BUPATI SOPPENG, ttd A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 8 November 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd ANDI IBRAHIM HARTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.07.108.24 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM MUSRIADI, SH.MM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pemerintah Daerah berupaya untuk menentukan arah pembangunan Daerah yang diwujudkan dengan menyusun perencanaan Daerah, khususnya perencanaan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan arah pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 telah berakhir masa keberlakuan atau daya gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk dijadikan dasar pembangunan daerah jangka panjang selanjutnya. Salah satu aspek perubahan dari Peraturan Daerah terdahulu yaitu memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2025-2045 wajib didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berjalan optimal. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…