DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Soppeng

regulasi_utama

Ringkasan

MENAGTUR TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan Alqur’an di Indonesia sebagai Sub Sistim Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
c.bahwa kemampuan membaca Al-Quran bagi anak didik merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti Strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
d.bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan 2 masyarakat khususnya yang beragama islam, sesuai dengan Kitabbullah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis AL-Quran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102)
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 4769);
8.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al- Qur’an dalam Kehidupan Sehari-Hari;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Quran;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL- QURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Soppeng;
4.Wajib Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya; 4
5.Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkanNya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril;
6.Lembaga penyelenggara pendidikan baca-tulis Al Qur’an adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari lembaga pembinaan dan pengembangan TK Al- Qur’an Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA- BKPRMI) dan atau lembaga lain yang sejenis
7.Pengajar pendidikan baca-tulis Al-Qur’an adalah para pengajar baca-tulis Al- Qur’an yang memiliki sertifikasi/lisensi mengajar dari lembaga pendidikan baca tulis Al-Qur’an yang berwewenang mengeluarkan sertifikasi/lisensi mengajar dan/atau para pengajar/guru mengaji tradisional;
8.Masyarakat Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disebut masyarakat adalah warga masyarakat kabupaten soppeng yang beragama islam.
9.Wajib Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya untuk menjadikan siswa dan masyarakat agar dapat membaca dan menulis Al-Qur’an dengan baik dan benar;
10.Wajib membaca AI-Qur'an dengan baik dan benar adalah Kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan Fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid;
11.Siswa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SD, adalah Siswa SD / Madrasah lbtidaiyah (MI) se Kabupaten Soppeng;
12.Siswa Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SMP adalah Siswa SMP /Madrasah Tsanawiyah (MTs) Se Kabupaten Soppeng;
13.Siswa Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SMA adalah Siswa SMA / SMK / Madrasah Aliyah se Kabupaten Soppeng;
14.Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan/atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan bagi yang beragama Islam;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pendidikan wajib baca tulis Al-Quran bagi Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama Islam adalah sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur’ani. 5

Pasal 3

Tujuan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Calon Pengantin dan Masyarakat adalah :

a.Tujuan Umum Tujuan Umum adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Calon Pengantin dan Masyarakat :
1. 1.meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur’an serta penghayatan terhadap Al-Qur’an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. 2.memiliki sikap sebagai seorang muslim/muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
3. 3.memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
4. 4.mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
b.Tujuan Khusus Tujuan Khusus pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA, Calon Pengantin dan Masyarakat :
1. 1.mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. 2.mampu memahami dan menghapal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan- Shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushalla/langgar, serta dapat menjadi imam yang baik dalam Shalat.
3. 3.sebagai upaya standarisasi kelulusan baca tulis Al-Qur’an bagi peserta didik
4. 4.sebagai upaya standarisasi sertifikasi/lisensi mengajar bagi para pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur’an.

Pasal 4

Sasaran pendidikan wajib baca-tulis Al-Qur’an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan, Calon Pengantin dan Masyarakat. 6

Pasal 5

Fungsi pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama islam dalam rangka membentuk Keluarga Sakinah, mawaddah, warrahmah.

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN

Pasal 6

(1)Setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
(2)Setiap Calon Pengantin yang beragama Islam diwajibkan mampu membaca al- quran secara baik dan benar.
(3)Selain yang diamanatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum bisa membaca dan menulis Al-Qur’an untuk belajar pada tempat pembelajaran Al-Qur’an.
(4)Bagi peserta didik yang mampu dan telah dinyatakan lulus baca tulis Al- Qur’an, diberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat atau ijazah.
(5)Lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur’an yang berwewenang memberikan sertifikasi/ijazah sebagaimana pada ayat (4) adalah LPPTKA BKPRMI Kabupaten Soppeng dan atau lembaga lain yang sejenis.
(6)Dalam pemberian sertifikasi/ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bekerjasama dengan Pemerintah Desa yang tata cara dan mekanismenya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur’an melalui ekstrakurikuler.

Pasal 8

Ketentuan penyelenggaraan pendidikan wajib baca tulis al-qur’an adalah sebagai berikut: 7

a.Mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;
b.Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur’an adalah Guru Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru pembimbing TPA/ TPSA / MDA atau dari Guru Mengaji tradisional;
c.Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari satuan pendidikan yang bersangkutan bersama pemerintah daerah.

Pasal 9

(1)Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik . sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan Lembaga informal lainnya.
(2)Penilaian atas wajib baca tulis Al-Qur’an dititik beratkan pada kemampuan baca tulis Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
(3)Penilaian bagi siswa yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur’an dilaksanakan penyelenggara pendidikan.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan Alqur’an di Indonesia sebagai Sub Sistim Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
c.bahwa kemampuan membaca Al-Quran bagi anak didik merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti Strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
d.bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan 2 masyarakat khususnya yang beragama islam, sesuai dengan Kitabbullah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis AL-Quran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102)
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 4769);
8.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al- Qur’an dalam Kehidupan Sehari-Hari;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Quran;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL- QURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Soppeng;
4.Wajib Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya; 4
5.Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkanNya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril;
6.Lembaga penyelenggara pendidikan baca-tulis Al Qur’an adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari lembaga pembinaan dan pengembangan TK Al- Qur’an Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA- BKPRMI) dan atau lembaga lain yang sejenis
7.Pengajar pendidikan baca-tulis Al-Qur’an adalah para pengajar baca-tulis Al- Qur’an yang memiliki sertifikasi/lisensi mengajar dari lembaga pendidikan baca tulis Al-Qur’an yang berwewenang mengeluarkan sertifikasi/lisensi mengajar dan/atau para pengajar/guru mengaji tradisional;
8.Masyarakat Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disebut masyarakat adalah warga masyarakat kabupaten soppeng yang beragama islam.
9.Wajib Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya untuk menjadikan siswa dan masyarakat agar dapat membaca dan menulis Al-Qur’an dengan baik dan benar;
10.Wajib membaca AI-Qur'an dengan baik dan benar adalah Kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan Fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid;
11.Siswa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SD, adalah Siswa SD / Madrasah lbtidaiyah (MI) se Kabupaten Soppeng;
12.Siswa Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SMP adalah Siswa SMP /Madrasah Tsanawiyah (MTs) Se Kabupaten Soppeng;
13.Siswa Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SMA adalah Siswa SMA / SMK / Madrasah Aliyah se Kabupaten Soppeng;
14.Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan/atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan bagi yang beragama Islam;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Calon Pengantin dan Masyarakat adalah :

a.Tujuan Umum Tujuan Umum adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Calon Pengantin dan Masyarakat :
1. 1.meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur’an serta penghayatan terhadap Al-Qur’an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. 2.memiliki sikap sebagai seorang muslim/muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
3. 3.memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
4. 4.mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
b.Tujuan Khusus Tujuan Khusus pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA, Calon Pengantin dan Masyarakat :
1. 1.mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. 2.mampu memahami dan menghapal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan- Shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushalla/langgar, serta dapat menjadi imam yang baik dalam Shalat.
3. 3.sebagai upaya standarisasi kelulusan baca tulis Al-Qur’an bagi peserta didik
4. 4.sebagai upaya standarisasi sertifikasi/lisensi mengajar bagi para pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur’an.

Pasal 4

Sasaran pendidikan wajib baca-tulis Al-Qur’an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan, Calon Pengantin dan Masyarakat. 6

Pasal 5

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN

Pasal 6

(1)Setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
(2)Setiap Calon Pengantin yang beragama Islam diwajibkan mampu membaca al- quran secara baik dan benar.
(3)Selain yang diamanatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum bisa membaca dan menulis Al-Qur’an untuk belajar pada tempat pembelajaran Al-Qur’an.
(4)Bagi peserta didik yang mampu dan telah dinyatakan lulus baca tulis Al- Qur’an, diberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat atau ijazah.
(5)Lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur’an yang berwewenang memberikan sertifikasi/ijazah sebagaimana pada ayat (4) adalah LPPTKA BKPRMI Kabupaten Soppeng dan atau lembaga lain yang sejenis.
(6)Dalam pemberian sertifikasi/ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bekerjasama dengan Pemerintah Desa yang tata cara dan mekanismenya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur’an melalui ekstrakurikuler.

Pasal 8

Ketentuan penyelenggaraan pendidikan wajib baca tulis al-qur’an adalah sebagai berikut: 7

a.Mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;
b.Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur’an adalah Guru Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru pembimbing TPA/ TPSA / MDA atau dari Guru Mengaji tradisional;
c.Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari satuan pendidikan yang bersangkutan bersama pemerintah daerah.

Pasal 9

(1)Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik . sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan Lembaga informal lainnya.
(2)Penilaian atas wajib baca tulis Al-Qur’an dititik beratkan pada kemampuan baca tulis Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
(3)Penilaian bagi siswa yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur’an dilaksanakan penyelenggara pendidikan.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.