DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2019 – 2039 BAB V PELAKSANAAN BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN (TERDIRI ATAS PENJELASAN DAN BAB I-V LAPORAN RPIK) BAB I PENDAHULUAN - Latar Belakang - Landasan Hukum - Sistematika Penulisan BAB II KONDISI KABUPATEN SOPPENG TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI - Kondisi Daerah (Geografis, Hidrologi, Klimatologi, Demografis, Perekonomian) - Sumber Daya Industri (SDM, SDA, Lembaga Pembiayaan dan Koperasi) - Sarana dan Prasarana (Transportasi, Energi dan Kelistrikan, Sumber Daya Air) - Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah BAB III VISI, MISI, DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039 - Visi dan Misi - Tujuan - Sasaran BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SOPPENG - Strategi - Program Pembangunan - 4.2.1 Pembangunan Industri Unggulan - Penetapan 11 Industri Unggulan - Sasaran Kuantitatif (2019-2024, 2025-2029, 2030-2039) - Pentahapan Pengembangan Produk - Program/Kegiatan Pembangunan per Jenis Industri - 4.2.2 Pembangunan Sumber Daya Industri - SDM Industri (Infrastruktur Tenaga Kerja, Kompetensi SDM, Kapasitas Aparat) - Pemanfaatan, Penyediaan, Penyaluran SDA - Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi & Teknologi Industri - Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas & Inovasi - 4.2.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Infrastruktur Industri (Lahan, Energi Listrik & Air, Perhubungan & Telekomunikasi, Sanitasi & Lingkungan) - Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah - 4.2.4 Perwilayahan Industri - Kawasan Peruntukan Industri (Sedang/Menengah & Rumah Tangga/Kecil) - 4.2.5 Pemberdayaan Industri Kecil BAB V PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019 – 2039

BAB I

Pendahuluan, meliputi ;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 5 Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Soppeng;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
8.Industri Pengolahan Non migas adalah industri yang masuk kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk Industri Batubara dan Pengilangan Migas;
9.Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
10.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN Tahun 2015 – 2035, merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri; 6
11.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
12.Rencana Pengembangan Industri Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPIK adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan Industri di tingkat kabupaten/kota yang berisi prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan Industri;
13.Industri Unggulan Daerah adalah yaitu industri yang diharapkan berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian daerah di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri unggulan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
14.Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dengan jumlah investasi lebih 15 milyar rupiah;
15.Industri Menengah, industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi paling sedikit 1 milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan investasi paling banyak 15 milyar;
16.Industri Kecil, industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi kurang dari 1 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
17.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7
18.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri; dan
19.Sentra Industri Kecil Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

BAB II

KONDISI KABUPATEN SOPPENG TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1 KONDISI DAERAH 2.1.1 Geografis 2.1.1.1 Batas Wilayah Kabupaten Soppeng mempunyai luas wilayah 1.500 km persegi, memiliki daerah administratif 8 kecamatan dan 70 desa. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni :

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri;
b.pedoman bagi Pemerintah dan Perangkat Daerah dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan industri dengan pemangku kepentingan terkait; dan
c.infomasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni :

a.menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah tahun 2019 - 2039;
b.mewujudkan pembangunan industri daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan; 8
d.mewujudkan industri daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
e.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.industri unggulan daerah;
b.RPIK Tahun 2019 – 2039;
c.pelaksanaan;
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
e.pembiayaan; dan
f.ketentuan penutup

BAB III

VISI, MISI, DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039 3.1 Visi dan Misi Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional, Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Kabupaten Soppeng serta kebijakan dan issu strategis, maka dirumuskan Visi Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 – 2039, yaitu “Soppeng yang Sejahtera, melalui Industri yang Berdaya Saing Tinggi” Visi Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 – 2039 tersebut tersebut dijabarkan kedalam pokok visi sebagaimana tabel berikut :

Pasal 5

(1)Industri unggulan daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah terdiri dari :
1. a.industri pengolahan kopi dan kakao;
2. b.industri gula dan produk lainnya berbasis aren;
3. c.industri pengolahan ikan dan biota air lainnya;
4. d.industri tepung dan pati;
5. e.industri makanan dan minuman olahan;
6. f.industri pemintalan benang, pertenunan dan kerajinan sutera alam; 9
7. g.industri pakaian jadi;
8. h.industri furniture;
9. i.industri kerajinan/barang dari kayu, rotan, bambu, serat, dan lainnya;
10. j.industri alat/mesin pertanian, perbengkelan, pande besi, dan;
11. k.industri hasil tembakau;
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi yang ada.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SOPPENG 4.1 STRATEGI Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 – 2039, sebagai berikut :

Pasal 6

(1)RPIK Tahun 2019 – 2039, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.;
(2)RPIK Tahun 2019 – 2039, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
(3)RPIK Tahun 2019 - 2039, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah.

Pasal 7

(1)RPIK Tahun 2019 – 2039, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat
(1), memuat :
1. a.visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri daerah.
2. b.program pembangunan industri daerah. 10
(2)Program pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.pembangunan industri unggulan;
2. b.pembangunan sumber daya industri;
3. c.pembangunan sarana dan prasarana industri;
4. d.perwilayahan industri; dan
5. e.pemberdayaan industri kecil.
(3)RPIK Tahun 2019 - 2039, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

RPIK Tahun 2019 – 2039, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun

BAB V

PENUTUP Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
(2)Dalam melaksanakan pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait;
(3)Pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
1. a.pemerintah pusat; 11
2. b.pemerintah provinsi;
3. c.pemerintah kabupaten/kota lainnya;
4. d.lembaga penelitian dan pengembangan;
5. e.lembaga pendidikan dan pelatihan;
6. f.perguruan tinggi;
7. g.lembaga masyarakat;
8. h.lembaga donor;
9. i.perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
10. j.perusahaan swasta;dan
11. k.lembaga lainnya yang berkaitan dengan pembangunan industri.
(4)Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah;
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri Daerah;
(2)Peran serta masyarakat, sebagimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
1. a.pemberian saran, pendapat, dan usul; dan
2. b.penyampaian informasi dan laporan. 12

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2019 - 2039.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…