DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENDANAAN BAB V PENGGUNAAN DANA BAB VI ALOKASI ANGGARAN BAB VII JANGKA WAKTU PELAKSANAAN BAB VIII PEMBAYARAN BAB IX PENANGGUNG JAWAB BAB X PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di daerah, diperlukan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kontrak tahun jamak dan perlu diatur penganggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Daerah Sumber Dana Pinjaman Pemerintah Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Dengan Kontrak Tahun Jamak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH SUMBER DANA PINJAMAN PEMERINTAH PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
6.Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
7.Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program PEN.
8.Pelaksana Kegiatan adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak.
9.Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa.
11.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
12.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
13.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau perbuatan wujud fisik lainnya.
14.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
15.Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik pembangunan jalan.
16.Penyedia Jasa Konsultan Pengawas adalah badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultansi pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik pembangunan jalan.
17.Jasa Pemborongan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
18.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah Sarana dan Prasarana Jaringan Konstruksi Air Minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air.
21.Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Program Pinjaman PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Pasal 3

Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:

a.asas keadilan sosial;
b.sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.mendukung Pelaku Usaha;
d.menerapkan kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.tidak menimbulkan moral hazard; dan
f.adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pendanaan;
b.penggunaan dana;
c.alokasi anggaran;
d.jangka waktu pelaksanaan;
e.pembayaran;
f.penanggung jawab; dan
g.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan Kontrak Tahun Jamak bersumber dari Dana Pinjaman Pemerintah Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp141.415.267.000,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

BAB V

PENGGUNAAN DANA

Pasal 6

Penggunaan dana anggaran kegiatan kontrak tahun jamak, diperuntukkan membiayai pembangunan infrastruktur :

a.Peningkatan Jalan Ruas Cirowali-Pangempange;
b.Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Cirowali-Pangempange;
c.Peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang-Waesuru;
d.Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang-Waesuru
e.Peningkatan Jalan Ruas CikeE-Lempong bakke;
f.Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas CikeE-Lempong bakke;
g.Peningkatan Jalan Kayangan-Bila TungkeE;
h.Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kayangan-Bila TungkeE;
i.Optimalisasi Spam IKK Watansoppeng;
j.Pengawasan Teknis Optimalisasi Spam IKK Watansoppeng;
k.Rehabilitasi Pasar Sentral Watansoppeng; dan
l.Pengawasan Teknis Rehabilitasi Pasar Sentral Watansoppeng.

BAB VI

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 7

(1)Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Cirowali- Pangempange dengan dana sebesar Rp46.225.965.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 konstruksi senilai Rp16.087.087.750,00 (enam belas miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 konstruksi senilai Rp30.138.877.250,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(2)Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Cirowali- Pangempange dengan dana sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 pengawasan senilai Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 pengawasan senilai Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).
(3)Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang- Waesuru dengan dana sebesar Rp39.727.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 konstruksi senilai Rp13.824.850.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 konstruksi senilai Rp25.902.150.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Tikkao- Lappaloang-Waesuru dengan dana sebesar Rp398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 pengawasan senilai Rp79.600.000,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 pengawasan senilai Rp318.400.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
(5)Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas CikeE-Lempong bakke dengan dana sebesar Rp18.639.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 konstruksi senilai Rp14.861.200.000,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 konstruksi senilai Rp3.777.800.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
(6)Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas CikeE- Lempong bakke dengan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 pengawasan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 pengawasan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(7)Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kayangan-Bila TungkeE dengan dana sebesar Rp9.184.102.000,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh empat juta seratus dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 konstruksi senilai Rp3.646.240.800,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 konstruksi senilai Rp5.537.861.200 (lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
(8)Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kayangan-Bila TungkeE dengan dana sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 pengawasan senilai Rp27.400.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 pengawasan senilai Rp109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
(9)Paket Pekerjaan Optimalisasi Spam IKK Watansoppeng dengan dana sebesar Rp2.238.203.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 konstruksi senilai Rp1.304.921.800,00 (satu miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 konstruksi senilai Rp933.281.200,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
(10)Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Optimalisasi Spam IKK Watansoppeng dengan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 pengawasan senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 pengawasan senilai Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).
(11)Pembiayaan Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Sentral Watansoppeng dengan dana sebesar Rp23.295.997.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 konstruksi senilai Rp9.184.398.800,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 konstruksi senilai Rp14.111.598.200,00 (empat belas miliar seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
(12)Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Pasar Sentral Watansoppeng dengan dana sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun 2021 pengawasan senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah); dan
2. b.APBD Tahun 2022 pengawasan senilai Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

BAB VII

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimulai dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tahapan penyediaan dana dalam APBD setiap Tahun Anggaran yang selanjutnya diatur dalam Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran terhadap hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada penyedia jasa pelaksana konstrusi dan penyedia jasa konsultan pengawas akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Penanggung jawab Anggaran kegiatan kontrak tahun jamak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangan selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…