DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN JALAN BAB IV PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH BAB VI TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dimana penyelenggaraan jalan daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
c.bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 6 Tahun 1984 tentang Nama Jalan, Nomor Lorong dan Pemasangan Nomor Rumah/Gedung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA JALAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Soppeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7.Nama Jalan Daerah adalah sebutan atau label yang diberikan kepada jalan yang digunakan untuk membedakan satu sama lain.
8.Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
9.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
10.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan promer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
11.Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
12.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kabupaten.
13.Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
14.Tokoh adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima penghormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah secara formal maupun secara informal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai berikut.

a.memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
b.penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
c.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penamaan Jalan Daerah;
d.mewujudkan peran masyarakat dalam penamaan Jalan Daerah; dan
e.mewujudkan Nama Jalan Daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 4

(1)Setiap penyelenggaraan jalan disesuaikan berdasarkan kewenangan dan status dari jalan.
(2)Status Jalan Umum dan Jalan Khusus terdiri atas:
1. a.Jalan Nasional;
2. b.Jalan Provinsi;
3. c.Jalan Kabupaten; dan
4. d.Jalan Desa;

BAB IV

PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH

Pasal 5

(1)Pemberian Nama Jalan Daerah diambil dengan memperhatikan:
1. a.nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah;
2. b.nama tokoh yang dianggap berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia paling rendah 5 (lima) tahun; atau
3. c.nama peristiwa bersejarah.
(2)Selain pemberian nama jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan dan kearifan lokal, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, norma agama, norma kesusilaan, dan kepentingan umum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian Nama Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH

Pasal 6

(1)Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah harus diberikan nama.
(2)Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Nama Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan pemberian nama jalan daerah berdasarkan:
1. a.usulan pemerintah kecamatan;
2. b.usulan pemerintah desa/kelurahan; dan
3. c.kelompok masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pemberian Nama Jalan Daerah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 6 Tahun 1984 tentang Nama Jalan, Nomor Lorong dan Pemasangan Nomor Rumah/Gedung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 3 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 29 Desember 2022 BUPATI SOPPENG, ttd A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 29 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd A. TENRI SESSU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.08.197.22 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MUSRIADI, SH.MM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAERAH I. UMUM Pembangunan jalan di Indonesia harus didasarkan pada Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang bertujuan untuk pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan pembangunan jalan, nama dari jalan yang dibangun oleh pemerintah merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan jalan. Pemberian Nama Jalan Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan. Selain itu juga Nama Jalan Daerah dapat mempermudah identifikasi rumah atau gedung diberi nomor atau gedung besar diberi nama gedung. Nama Jalan Daerah merupakan identifikasi informasi yang penting dalam penulisan alamat surat, pada kartu tanda penduduk, kartu identifikasi lainnya, ataupun untuk keperluan lainnya. Pemerintah Kabupaten Soppeng menganggap pentingnya penamaan terhadap sebuah jalan yang dibangun, sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu memberikan identitas nama pada jalan-jalan yang di Kabupaten Soppeng. Karena Nama Jalan Daerah merupakan salah satu hal penting untuk identitas daerah sekaligus sebagai titik orientasi yang mempengaruhi kemudahan mobilitas. Pemberian Nama Jalan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam undang- undang tersebut menyatakan bahwa, dalam penyelenggaraan jalan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Oleh karena itu, Sebagai upaya untuk menyelaraskan Nama Jalan Daerah Daerah yang merupakan salah satu identitas kota, maka Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu menyusun Peraturan Daerah tentang nama-Nama Jalan Daerah di Kabupaten Soppeng. Adapun dasar hukum yang melandasi kebijakan lambang daerah telah ditetapkan, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Namun seiring dengan perkembangan, maka perlu dilakukan ketetapan tentang nama jalan daerah yang diatur dalam suatu peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…