DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB 1 : KETENTUAN UMUM BAB 2 : KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAAN INVESTASI BAB 3 : BENTUK INSENTIF DAN/ ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN BAB 4 : JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BAB 5 : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB 6 : KEWAJIBAN DAN/ATAU TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR BAB 7 : JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI BAB 8 : EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB 9 : PENDANAAN BAB 10 : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.
8.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
9.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10.Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
b.bentuk insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang diberikan; 3
c.jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
e.kewajiban dan/atau tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor;
f.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;dan
g.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja lokal Daerah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program perioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 4

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi Daerah;
2. b.pemberian fasilitasi Modal kepada Usaha Mikro dan/atau koperasi di Daerah;
3. c.bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
5. e.fasilitasi bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu 1 (satu) pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 4
7. g.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi disesuaikan dengan:
1. a.kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau Kemudahan;
2. b.kinerja Investor; dan
3. c.prospek usaha dari Investor.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 5

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Bupati memberikan insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rencana umum penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.verifikasi dan penilaian; dan
c.pelaksanaan Pemberian. 5

Pasal 7

(1)Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, minimal berisi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.lingkup usaha; dan
3. c.bentuk insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, minimal berisi:
1. a.lingkup usaha;
2. b.kinerja manajemen;
3. c.perkembangan usaha; dan
4. d.bentuk insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, minimal berisi:
1. a.lingkup usaha;
2. b.kinerja manajemen;
3. c.perkembangan usaha; dan
4. d.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 8

Masyarakat, Pelaku Usaha Mikro dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses verifikasi didasarkan pada:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
2. b.jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(4)Bentuk dan besaran insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi Masyarakat dan /atau Investor.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian. 6
(2)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.nomor induk berusaha;
4. d.jenis usaha atau kegiatan Investasi;
5. e.bentuk insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
6. f.jangka waktu insentif; dan
7. g.hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…