DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ANDALALIN BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN BAB IV PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN BAB V TIM EVALUASI PENILAI BAB VI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI BAB VII KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN BAB VIII PENGAWASAN ANDALALIN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI KETENTUAN PENUTUP PENJELASAN (UMUM DAN PASAL DEMI PASAL) LAMPIRAN I KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS LAMPIRAN II FORMAT PENGUSULAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS LAMPIRAN III FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN SEMUA KEWAJIBAN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam hal pendirian bangunan dengan mengedepankan keselamatan, kelancaran, dan kemudahan lalu lintas di Kabupaten Soppeng, maka perlu ditetapkan suatu peraturan daerah yang mengatur mengenai analisis dampak lalu lintas;
c.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dimana setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari Pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh terhadap layanan lalu lintas yang disebabkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
8.Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Dokumen Andalalin adalah hasil analisis mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang berpengaruh terhadap 3 layanan lalu lintas yang diperlukan dalam proses penilaian dan evaluasi.
9.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman,dan infrastruktur.
10.Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
11.Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
12.Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
13.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
15.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.mewujudkan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas akibat pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
b.mewujudkan ketertiban dalam hal pendirian bangunan dengan mengedepankan keselamatan, kelancaran, dan kemudahan lalu lintas;
c.mewujudkan kepastian hukum dalam pendirian bangunan;
d.memberikan arah dan kebijakan dalam proses pendirian bangunan yang sesuai pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat dan rencana tata ruang wilayah di Daerah; dan
e.meningkatkan pelayanan kebutuhan infrastruktur jalan dalam memperlancar arus lalu lintas. 4

BAB II

ANDALALIN

Pasal 4

(1)Setiap orang atau Badan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas;
1. a.pusat kegiatan;
2. b.permukiman; dan
3. c.infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
(2)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk :
1. a.kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri dan pergudangan;
4. d.kegiatan pariwisata;
5. e.fasilitas pendidikan;
6. f.fasilitas pelayanan umum; dan/atau
7. g.pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(3)Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen; dan/atau
3. c.kawasan permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(4)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
1. a.terminal;
2. b.tempat penyimpanan kendaraan;
3. c.fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
4. d.infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 5

(1)Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam. 5

Pasal 6

(1)Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
(2)Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
(3)Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 7

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 8

(1)Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
(2)Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;
2. b.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau
3. c.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
  1. 1.memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan; dan
  2. 2.menyampaikan gambaran umum lokasi rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
(3)Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 9

(1)Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a minimal memuat:
1. a.perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
  1. 1.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan; 6
  2. 2.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  3. 3.perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan akses dan/atau kebutuhan parkir;
  4. 4.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai analisis;
  5. 5.periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
  6. 6.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  7. 7.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  8. 8.penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
  9. 9.metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
2. b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (Eksisting), meliputi:
  1. 1.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
  2. 2.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
  3. 3.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
3. c.analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
4. d.analisis distribusi perjalanan;
5. e.analisis pemilihan moda;
6. f.analisis pembebanan perjalanan;
7. g.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi:
  1. 1.simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  2. 2.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  3. 3.simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  4. 4.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
8. h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas, meliputi:
  1. 1.peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  2. 2.penyediaan angkutan umum;
  3. 3.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas jalan;
  4. 4.manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. 5.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  6. 6.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  7. 7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. 8.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. 9.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  10. 10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. 11.penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. 12.penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. 13.penyediaan fasilitas penyeberangan. 7
9. i.rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pihak Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
10. j.rencana pemantauan evaluasi, memuat:
  1. 1.pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  2. 2.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi: a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
11. k.Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
  1. 1.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. 2.peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  3. 3.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  4. 4.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  5. 5.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
(2)Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b minimal memuat:
1. a.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
2. b.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
3. c.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
4. d.rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
5. e.rencana pemantauan dan evaluasi; dan
6. f.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(3)Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 minimal memuat:
1. a.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
2. b.rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.rencana pemantauan dan evaluasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Andalalin, rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas, dan Pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 8

BAB IV

PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh persetujuan dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan pada jalan kabupaten dan/atau jalan desa sesuai kewenangannya.
(2)Pengusulan dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…