DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 (Ketentuan Umum) Pasal 2 (Rincian APBD 2025) Pasal 3 (Sumber Pendapatan Daerah) Pasal 4 (Pendapatan Asli Daerah) Pasal 5 (Pendapatan Transfer) Pasal 6 (Jenis Belanja Daerah) Pasal 7 (Belanja Operasi) Pasal 8 (Belanja Modal) Pasal 9 (Belanja Tidak Terduga) Pasal 10 (Belanja Transfer) Pasal 11 (Pembiayaan Daerah) Pasal 12 (Pengeluaran dalam Keadaan Darurat/Mendesak) Pasal 13 (Lampiran) Pasal 14 (Penjabaran Operasional) Pasal 15 (Tanggal Berlaku)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 24 Juli 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4.Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi:

a.pendapatan Daerah
b.belanja Daerah Rp Rp 1.181.534.011.415 1.161.492.603.551 surplus/(defisit) Rp 20.041.407.864
c.pembiayaan Daerah:
1. 1.penerimaan
2. 2.pengeluaran Rp Rp 0 20.041.407.864 pembiayaan netto Rp (20.041.407.864) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp1.181.534.011.415 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sebelas ribu empat ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp183.116.184.544 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus enam belas juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp44.112.049.057 (empat puluh empat miliar seratus dua belas juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp119.294.332.142 (seratus sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.209.803.345 (enam belas miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp998.417.826.871 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp975.916.287.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.501.539.871 (dua puluh dua miliar lima ratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp1.161.492.603.551 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal:
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp884.962.641.120 (delapan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga; dan
4. d.belanja hibah;
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp534.745.317.131 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp333.220.488.806 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.026.209.199 (enam miliar dua puluh enam juta dua ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.970.625.984 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp148.597.918.150 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp41.801.008.790 (empat puluh satu miliar delapan ratus satu juta delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp36.150.270.660 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp69.031.017.000 (enam puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp233.021.700 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.362.600.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp8.405.237.431 (delapan miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp119.526.806.850 (seratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.065.102.250 (lima miliar enam puluh lima juta seratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp114.461.704.600 (seratus empat belas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…