DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sistematika, Isi dan Uraian; Pengendalian dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137;
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4609);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peneetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahaan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022;
28.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2005-2025;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2010-2030; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017-2022

BAB I

:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sorong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong.
5.Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
9.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sorong untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
16.Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

RPJMD merupakan:

a.Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sorong Tahun 2005-2025; dan
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1)RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran;
(2)RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan kabupaten sekitar yang berbatasan.

BAB II

:

Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri atas: a. b. Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d.BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran N Lingkup Lingkup Mat;
f.BAB VI : Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembanguna Pembangunan Daerah
f.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pro; Program Perangkat
g.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
h.BAB IX : Penutup

Pasal 5

(1)Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Perubahan terhadap ketentuan dalam BAB VII dan BAB VIII dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1 Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Aimas pada tanggal 19 Maret 2018 BUPATISORONG, ttd JOHNY KAMURU Diundangkan di Aimas pada tanggal 20 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd MOHAMMAD SAID NOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 1 Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG, LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si PEMBINA TK. I (IV/b) NIP.19630525 199307 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT ( 1 / 7 / 2018 ). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017-2022 I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Sorong merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sorong, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…