Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
Memuat teks peraturan…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp1.656.996.592.661,00 2. Belanja Daerah Rp1.901.348.813.511,00 (-) Surplus/(Defisit) Rp(244.352.220.850,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp 267.352.220.850,00 b. Pengeluaran Rp 23.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp244.352.220.850,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,00
(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Rp 74.264.691.959,00 b. Dana Perimbangan Rp1.078.636.652.702,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 504.095.248.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Rp 10.350.000.000,00 b. Retribusi Daerah Rp 2.845.960.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp 2.000.000.000,00 Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 59.068.731.959,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 218.729.712.000,00 b. Dana Alokasi Umum Rp 570.160.007.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Rp 289.746.933.702,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 315.810.903.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp 9.500.000.000,00 c. Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp 178.784.345.000,00
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Rp 931.079.124.305,00 b. Belanja Langsung Rp 970.269.689.206,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Rp 546.912.683.100,00 b. Belanja Bunga Rp 20.000.000.000,00 d. Belanja Hibah Rp 81.898.206.280,00 e. Belanja Bantuan Sosial Rp 9.000.000.000,00 g. Belanja Bantuan Keuangan Rp 271.368.719.100,00 h. Belanja Tidak Terduga Rp 1.899.513.825,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Rp 76.196.196.707,00 b. Belanja Belanja Barang dan Jasa Rp 378.206.822.997,00 c. Belanja Modal Rp 515.866.159.209,00
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Rp 267.352.220.850,00 b. Pengeluaran Rp 23.000.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Rp 194.024.000.000,00 b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 73.328.220.850,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 2.000.000.000,00 b. Pembayaran pokok utang Rp 21.000.000.000,00
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Aimas pada tanggal 20 Januari 2020 BUPATI SORONG, ttd JOHNY KAMURU Diundangkan di Aimas pada tanggal 20 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd MOHAMMAD SAID NOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 1 Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG, LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si PEMBINA TK.I (IV/b) NIP. 19630525 199307 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT : ( 3 / 1 / 2020 )
Membuka PDF…