Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Memuat teks peraturan…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp1.393.707.712.000,00 2. Belanja Daerah Rp1.398.964.712.000,00 (-) Surplus/(Defisit) Rp(5.257.000.000,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp 88.719.000.000,00 b. Pengeluaran Rp 83.462.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp5.257.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,00
(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Rp 72.588.960.000,00 b. Pendapatan Transfer Rp1.312.618.752.000,00 c. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 8.500.000.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Rp 15.000.000.000,00 b. Retribusi Daerah Rp 1.159.960.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp 2.000.000.000,00 Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 54.429.000.000,00 (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.312.618.752.000,00 b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 8.500.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Rp 17.281.600.000,00
(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Operasi Rp 813.999.372.096,00 b. Belanja Modal Rp 417.104.076.904,00 c. Belanja Tidak Terduga Rp 5.000.000.000,00 d. Belanja Transfer Rp 162.861.263.400,00 (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Rp 415.097.524.796,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp 330.310.177.300,00 c. Belanja Bunga Rp 9.402.000.000,00 d. Belanja Hibah Rp 43.189.670.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial Rp 16.000.000.000,00 (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Modal Tanah Rp 2.950.000.000,00 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 83.286.068.849,00 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 147.353.953.650,00 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 183.464.055.700,00 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 50.000.000,00 (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja : Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00 (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja : Belanja Bantuan Keuangan Rp. 162.8561.263.000,00
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Rp 88.719.000.000,00 b. Pengeluaran Rp 83.462.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Rp 0,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh TempoRp 82.462.000.000,00
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Aimas pada tanggal 24 Februari 2022 BUPATI SORONG, ttd JOHNY KAMURU Diundangkan di Aimas pada tanggal 24 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd CLIFF A. JAPSENANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 1 Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG, DEMIANUS ARU, SH.,M.Si PEMBINA (IV/a) NIP. 19781122 200312 1 007 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT : ( 1 / 6 / 2022 )
Membuka PDF…