DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sorong

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp1.609.035.618.000,00
2.Belanja Daerah Rp1.666.526.383.892,00 (-) Surplus/(Defisit) Rp. 57.490.765.892,00
3.Pembiayaan Daerah : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 120.337.191.070,00 penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp 1.000.000.000,00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Rp 61.846.425.178,00 Pembiayaan Netto Rp (57.490.765.892,00)(-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 114.010.000.000,00
2. b.Pendapatan Transfer Rp 1.495.025.618.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 0,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah Rp 17.620.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 930.808.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp. 2.000.000.000,00 Dipisahkan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 93.459.192.000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.486.526.618.000,00
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 8.500.000.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Rp. 0,00 Peraturan Perundang-Undagan

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Operasi Rp1.022.240.581.132,00
2. b.Belanja Modal Rp 415.670.466.062,00
3. c.Belanja Tidak Terduga Rp 5.000.000.000,00
4. d.Belanja Transfer Rp 223.615.336.698,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp 509.484.639.277,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp 450.276.914.823,00
3. c.Belanja Bunga Rp 2.688.785.032,00
4. d.Belanja Hibah Rp 56.642.342.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp 3.147.900.000,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Modal Tanah Rp 2.549.462.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 67.055.995.261,00
3. c.Belanja Modal Gedung & Bangunan Rp 147.289.660.950,00
4. d.Belanja Modal Jalan. Jaringan & Irigasi Rp 188.563.198.851,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 7.512.049.000,00
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya Rp 2.700.100.000,00
(4)Belanja Tidak Terduga Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari belanja : Belanja Tidak Terduga Rp 5.000.000.000,00
(5)Belanja Transfer Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja : Belanja Bantuan Keuangan Rp 223.615.336.698,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Pengeluaran Rp 62.846.425.178,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Rp 120.337.191.070,00
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 1.000.000.000,00
2. b.Pembayaran pokok utang Rp 61.846.425.178,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Aimas pada tanggal 1 Februari 2023 Pj. BUPATI SORONG, ttd YAN PIET MOSO Diundangkan di Aimas pada tanggal 1 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd CLIFF A. JAPSENANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 1 Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG, DEMIANUS ARU, SH., M.Si PEMBINA (IV/a) NIP. 19781122 200312 1 007 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA : ( 1 / 7 / 2023 )

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…