DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Azas, Prinsip dan Sasaran Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Ruang Lingkup; Penetapan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Kepesertaan, Pendaftaran dan Persyaratan; Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran; Manfaat dan Tata Cara Pembayaran Jaminan; Prosedur dan Tata Cara Pembayaran; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam

Menetapkan

menetapkan kebijakan sebagaimana melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur kedalam suatu produk hukum daerah Kabupaten Sorong;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah dan Aparat Kampung di Kabupaten Sorong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. 12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
12. 14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
13. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
14. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
16. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jamian Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
17. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggara program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
18. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. 21.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. 22.Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
21. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. 24.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH DAN APARAT KAMPUNG DI KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sorong.
4.Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten sorong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah dan Distrik.
7.Dinas adalah OPD teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
8.Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang aggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Aparat Kampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung yaitu Kepala Kampung dan Perangkat Kampung termasuk Badan Musyawarah Kampung, Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tugasnya adalah untuk mengayomi masyarakat.
10.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13.Jaminan Hari Tua yang disingkat JHT adalah Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
14.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15.Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
16.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
17.Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
18.Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
19.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan sesorang untuk melakukan pekerjaan.
20.Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Sorong.
21.Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftaranya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja adalah pegawai honorarium daerah, aparat kampung, Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bekerja atau mengabdi diwilayah Pemerintah Kabupaten Sorong.
22.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
23.Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
24.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
25.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
26.Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun danjaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
27.Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
28.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
29.Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
30.Honorarium daerah atau tenaga kerja honor adalah seseorang yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sorong yang mendapatkan upah tidak tetap dan kedudukan atau status ditetapkan oleh Bupati.
31.Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
32.Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33.Dokter penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya presentase kecatatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
34.Anggaran pendapatan dan belanja kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi para pekerja penerima upah dalam Lingkup Pemerintah Daerah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap Pegawai honorarium daerah dan aparat kampung. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
b.untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja penerima upah; dan
c.untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah.

BAB III

AZAS, PRINSIP DAN SASARANPENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan azas:

a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip-prinsip:

a.kegotongroyongan;
b.keterbukaan;
c.kehati-hatian;
d.akuntabilitas; dan
e.kepesertaanbersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pegawai honorarium daerah dan aparat kampung.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.program JKK;
b.program JKM; dan
c.Program JHT.

BAB V

PENETAPAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

(1)Tenaga honorarium daerah yang bekerja dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dilindungi dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua.
(2)Perlindungan dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga honorarium daerah ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pemberian JHT kepada tenaga honorarium daerah sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah daerah bertanggungjawab dan berkewajiban memasukan tenaga honorarium daerah sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Aparat Kampung, Bamuskam, Ketua RT dan Ketua RW yang berada diwilayah Pemerintah Kabupaten Sorong dilindungi dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan JHT.
(2)Untuk mendapatkan perlindungan dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparat Kampung, Bamuskam dan RT/RW ditetapkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…