DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Azas, Prinsip dan Sasaran; Ruang Lingkup; Penetapan Peserta; Kepesertaan, Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan; Pembentukan Wadah; Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran; Manfaat dan Tata Cara Pembayaran Jaminan; Prosedur dan Tata Cara Pembayaran; Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi peserta bukan penerima upah maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan suatu kebijakan daerah yang keberpihakannya terhadap masyarakat Kabupaten Sorong kepada pekerja baik di sektor publik maupun disektor jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, karena pekerja sebagai peserta telah berkontribusi dalam penerimaan daerah, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur kedalam suatu produk hukum daerah Kabupaten Sorong
d.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong akan mendorong dan mewajibkan semua pekerja mandiri bukan penerima upah yang melaksanakan kegiatan di wilayah kabupaten Sorong untuk ikut serta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian sebagai upaya dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial.
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Sorong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3. 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. 10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggara program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. 19.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
19. 20.Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
20. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. 22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Bupati adalah Bupati Sorong.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah, Distrik dan Kelurahan.
6.Dinas adalah OPD teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
7.Wadah atau kelompok tertentu adalah suatu lembaga berbentuk badan atau organisasi sebagai badan pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota. Hal mana badan pengurus ditunjuk dan diangkat oleh anggota yang terhimpun dalam lembaga tersebut yang memiliki legalitas hukum.
8.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12.Jaminan Hari Tua yang disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap.
13.Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
14.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
15.Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16.Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
17.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan sesorang untuk melakukan pekerjaan.
18.Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Sorong.
19.Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20.Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.
21.Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
22.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
23.Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun danjaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
24.Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
25.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26.Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada pekerja mandiri bukan penerima upah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
27.Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah pegawai negari sipil daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
28.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah;
b.terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh pekerja bukan penerima upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
c.untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah; dan
d.untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

BAB III

AZAS, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan azas:

a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip:

a.kegotongroyongan;
b.keterbukaan;
c.kehati-hatian;
d.akuntabilitas; dan
e.kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pekerja mandiri bukan penerima upah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.program JKK;
b.program JKM; dan
c.program JHT.

BAB V

PENETAPAN PESERTA

Pasal 8

(1)Pekerja mandiri bukan penerima upah dibagi menjadi:
1. a.kategori umum; dan
2. b.kategori khusus.
(2)Pekerja mandiri bukan penerima upah kategori umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memiliki penghasilan perbulan diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3)Pekerja mandiri bukan penerima upah kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu orang asli papua yang memiliki penghasilan perbulan dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(4)Pekerja mandiri bukan penerima upah kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mendorong dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang melaksanakan kegiatan usaha diwilayah Kabupaten Sorong dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
(2)Perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan mewajibkan kepada lembaga dan/atau kelompok tertentu yang mewadahi para pekerja bukan penerima upah agar memasukan pekerja mandiri bukan penerima upah ke dalam program JKK dan program JKM.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…