DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Tata Cara dan Wilayah Pemungutan; Biaya Operasional dan Insentif; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Penyidikan:Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
3.Bupati adalah Bupati Sorong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perikanan.
7.Benih Ikan adalah Anak ikan hasil produksi pemijahan induk ikan.
8.Produk Daerah adalah benih ikan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok pembudi daya atau badan hokum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
10.Pemungut adalah Balai Benih Ikan (BBI) Dinasyang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perikanan.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi yang terutang Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
12.Kas Daerah adalah Kas daerah Pemerintah Kabupaten Sorong.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi penjualan benih ikan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Sorong.

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Balai Benih Ikan Kabupaten Sorong.
(2)Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Benih ikan Nila;
2. b.Benih Ikan Mas;
3. c.Benih ikan Lele; dan
4. d.Benih Udang Galah.

Pasal 4

(1)Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan penjualan benih ikan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Sorong.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penjualan benih ikan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Sorong digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ikan, ukuran panjang dan volume (ekor) benih ikan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar serta permintaan pasar (konsumen/pembudidaya).

Pasal 8

(1)Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis ukuran dan volume (ekor) hasil produksi ikan yang dijual yang ditetapkan dengan standar harga penjualan.
(2)Besarnya jumlah pejualan benih sesuai tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
(3)Standar harga jual benih ikan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku untuk keperluan bantuan kepada masyarakat dan penebaran di perairan umum.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan persetujuan Bupati.

BAB VI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).
(2)Retribusi dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan.
(3)Retribusi dipungut oleh bendahara penerima Dinas yang membidangi perikanan.
(4)Hasil Pemungutan Retribusi di setor ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas yang membidangi perikanan.

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL DAN INSENTIF

Pasal 11

(1)Biaya Operasional Balai Benih Ikan tahun berikutnya ditentukan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah penerimaan hasil penjualan benih ikan tahun berjalan dan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
(2)Biaya Insentif ditentukan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan hasil penjualan benih ikan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3)Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…