DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sususan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2

2.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59m Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasii Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naska Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Nomor 32 tentang Pembentukan Sususan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong; 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG MEMUTUSKAN: Mentetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SORONG Pasal I Beberapa ketentuan pasal 1, ayat (1) pasal 2, pasal 4, pasal 5 dan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Sorong Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
4.Daerah adalah Kabupaten Sorong;
5.Bupati adalah Bupati Sorong;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong;
7.Sekrtariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sorong;
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong; 4
11.Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan LTD adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagii dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
2.Ketentuan ayat (1) pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Inspektorat dan;
3. c.Lembaga Teknis Daerah (LTD);
  1. 3.Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal daerah;
2. b.Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal daerah;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal daerah; dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat terdiri dari;
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Agama,Pendidikan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
  2. 2.Sub Bidang Pemerintahan,Kesehatan,Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.
4. d.Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Tata Ruang; dan
  2. 2.Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi; 5
5. e.Bidang Ekonomi dan Usaha Daerah terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pertanian,Kelautan,Kehutanan dan Pertambangan; dan
  2. 2.Sub Bidang Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. f.Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; dan
  2. 2.Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
7. g.Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik; dan
  2. 2.Sub Bidang Dokumentasi, Statistik dan Pelaporan.
8. h.Bidang Penanaman Modal Daerah terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Investasi; dan
  2. 2.Sub Bidang Promosi dan Pengendalian.
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
1. a.Kepala ;
2. b.Sekretariat terdiri dari;
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pengadaan Pegawai dan Pengembangan Karier terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan dan Pembinaan Karier; dan
  2. 2.Sub Bidang Formasi dan Status Kepegawaian.
4. d.Bidang Mutasi terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Mutasi; dan
  2. 2.Sub Bidang Pensiun.
5. e.Bidang Pengolaan Data dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Jaringan; dan

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…