DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Hak-Hak Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Pencegahan Tindak Kekerasan; Pelayanan Korban Tindak Kekerasan; Kelembagaan; Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kabupaten Sorong selama ini belum dilakukan secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 699, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG dan BUPATI SORONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sorong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan dan pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
6.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau di kehidupan pribadi.
7.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik , seksual atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang di ranah atau publik dalam kehidupan pribadi.
8.Kekerasan kepada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
9.Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau pelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksplotasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
11.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan.
12.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
13.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
14.Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
15.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian.
16.Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
17.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak suka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
18.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
19.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
21.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
22.Lembaga adalah dinas/instansi/badan/dalam lingkup pemerintahan daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukanpendampingan.
23.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya di singkat PPT, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico – legal), psikososial dan pelayanan hukum.
24.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
25.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari korban tindakkekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan ;
b.penghormatan terhadap hak-hak korban;
c.keadilan dan kesetaraan gender;
d.pengayoman;
e.non diskriminasi; dan
f.kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari korban tindak kekerasan untuk :

a.mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
b.menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak ;
c.memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak dari korban kekerasan, pelapor, dan saksi;
d.memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak dari korban tindak kekerasan;
e.memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan
f.pemberdayaan.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pasal 4

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

a.hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
b.hak atas pelayanan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
c.hak atas pendampingan hukum;
d.hak untuk mendapatkan informasi;
e.hak atas penanganan secara rahasia;
f.hak atas rehabilitasi sosial;
g.hak atas penanganan pengaduan;
h.hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
i.jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut:

a.hak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang;
b.hak atas kebutuhan pelayanan dasar;
c.hak perlindungan yang sama; dan
d.hak mendapatkan kebebasan;

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

a.pemerintahan daerah;
b.masyarakat;
c.keluarga;dan
d.orang tua.

Pasal 7

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
2. b.melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
3. c.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
4. d.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Tugas Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam bentuk :
1. a.Melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak dalam rangka upaya melindungi dari tindak kekerasan;
3. c.Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
4. d.Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,meliputi :
1. a.mencegah terjadinya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dalam bentuk pembuatan tata tertib di wilayah masing-masing mulai tingkat Rukun Tetangga;
3. c.memberikan informasi dan / atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepadapenegak hukum atau pihak yang berwenang ;
4. d.Turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan; dan
5. e.Pendampingan korban sampai unit layanan.
(3)Bentuk peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan / atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V

PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 10

(1)Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pemberdayaan, dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan / atau penyuluhan.
(2)Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut :
1. a.peningkatan jumlah dan mutu Pendidikan baik formal maupun non formal maupun informal;
2. b.pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
3. c.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
4. d.membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan / atau peduli terhadap perempuan dan anak.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…