Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017.
Memuat teks peraturan…
1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. N e r a c a; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Ekuitas; f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; g. Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp1.616.710.353.686,40 b. Belanja Rp1.344.221.381.881,15 Surplus Rp272.488.971.805,25 c. Pembiayaan : - Penerimaan Rp54.462.643.514,54 - Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 53.462.643.514,54 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp325.951.615.319,79
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp208.733.483.186,40 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.407.976.870.500,00 b. Realisasi Rp1.616.710.353.686,40 Selisih Lebih Rp 208.733.483.186,40 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 116.218.131.618,85 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.460.439.513.500,00 b. Realisasi Rp1.344.221.381.881,15 Selisih Kurang Rp 116.218.131.618,85 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplut/defisit sejumlah Rp324.951.614.805,25 dengan riancian sebagai berikut : a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp(52.462.643.000,00) b. Realisasi Rp272.488.971.805,25 Selisih Lebih Rp324.951.614.805,25 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayan sejumlah Rp.514,54 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp54.462.643.000,00 b. Realisasi Rp54.462.643.514,54 Selisih Lebih Rp514,54 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaansejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagi berikut : a. Pengeluran pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00 b. Realisasi Rp1.000.000.000,00 Selisih Kurang Rp1.000.000.000,00 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp1.000.000.514,54 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp52.462.643.000,00 b. Realisasi Rp53.462.643.514,54 Selisih Lebih Rp1.000.000.514,54
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut : a. Jumlah Aset Rp4.225.590.427.346,80 b. Jumlah Kewajiban Rp 11.656.462.140,00 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp4.213.933.965.206,80
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yng berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut : Saldo Kas awal per 1 Januari 2017 Rp 52.666.653.994,54 Arus Kas dari aktivitas operasi Rp603.692.971.128,00 Arus kas dari Aktivasi Investasi Non Keuangan Rp(331.994.596.965,00) Arus kas aktivitas pembiayaan Rp 0,00 Arus kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp 438.334.782,00 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 Rp324.803.362.939,54
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 9 di Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara b. Lampiran II : Neraca c. Lampiran III : Laporan Arus Kas d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilampirkan Laporan Kinerja.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Aimas Pada tanggal 3 Agustus 2018 BUPATI SORONG, ttd JOHNY KAMURU Diundangkan di Aimas pada tanggal 3 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd MOHAMMAD SAID NOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018, NOMOR 2 Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG, LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si PEMBINA TK. I (IV/b) NIP. 19630525 199307 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : ( 2 / 10 / 2018)
Membuka PDF…