DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaaran 2021

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas;
6. f.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp1.411.552.424.188,91
b.Belanja Rp1.414.211.555.787,27 Defisit Rp (2.659.131.598,36)
c.Pembiayaan : - Penerimaan Rp 315.773.282.114,31 - Pengeluaran Rp 83.551.828.648,00 Pembiayaan Netto Rp232.221.453.466,31 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp229.562.321.867,95

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp94.950.369.588,91 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.316.602.054.600,00
2. b.Realisasi Rp1.411.552.424.188,91 Selisih Lebih Rp 94.950.369.588,91
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 136.619.219.712,73 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.550.830.775.500,00
2. b.Realisasi Rp1.414.211.555.787,27 Selisih Kurang Rp 136.619.219.712,73
(3)Selisih anggaran dengan realisasisurplus/deficit sejumlah Rp231.569.589.301,64
(4)dengan riancian sebagai berikut :
1. a.Surplus/defisit setelah perubahan Rp(232.228.720.900,00)
2. b.Realisasi Rp (2.659.131.598,36) Selisih Lebih Rp 231.569.589.301,64
(5)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.2.015.380.401,69 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp317.788.662.516,00
2. b.Realisasi Rp315.773.282.114,31 Selisih Lebih Rp 2.015.380.401,69
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp8.112.968,00 dengan rincian sebagi berikut :
1. a.Pengeluran pembiayaan setelah perubahan Rp83.559.941.616,00
2. b.Realisasi Rp83.551.828.648,00 Selisih Kurang Rp 8.112.968,00
(7)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 2.007.267.433,69 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp234.228.720.900,00
2. b.Realisasi Rp232.221.453.466,31 Selisih Lebih Rp 2.007.267.433,69

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 4.554.680.663.872,45
b.Jumlah Kewajiban Rp 158.309.220.863.,00
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 4.554.680.663.872,45

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut : Saldo Kas awal per 1 Januari 2021 Rp 317.883.099.912,01 Arus Kas dari aktivitas operasi Rp 39.438.412.413,64 Arus kas dari Aktivasi Investasi Non Keuangan Rp (42.097.544.012,00) Arus kas aktivitas pembiayaan Rp (83.551.828.648,00) Arus kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp 2.094.096,00 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 Rp 229.658.853.359,95

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g di Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara
b.Lampiran II : Neraca
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas
d.Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilampirkan Laporan Kinerja.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. Ditetapkan di Aimas pada tanggal 26 Juli 2022 BUPATI SORONG, ttd JOHNY KAMURU Diundangkan di Aimas pada tanggal 26 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, ttd CLIFF A. JAPSENANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 2 Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG, DEMIANUS ARU, SH, M.Si PEMBINA (IV/a) NIP. 19781122 200312 1 007 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT ( 2 / 20 / 2022)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…